Demokrat Pasang Badan Kasus Andi Arief

Jemmy Setiawan. @Ist
Jakarta, PenaOne - Ketua DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melaporkan Wasekjen Partai Demokeat Andi Arief ke polisi.

Menurutnya, pembuatan laporan ke polisi merupakan hak setiap warga negara Indonesia termasuk politisi PKS Mardani Ali Sera.

"Silahkan laporkan itu hak dari saudara Mardani," ujar Jemmy Rabu (15/8/2018).

Jemmy menegaskan, apa yang disampaikan Andi Arief adalah benar adanya.

"Yang disampaikan Andi Arief adalah kebenaran melalui informasi dari 3 orang utusan MTP dan laporan delegasi itu dibeberkan di hadapan kami semua. Beberapa komunikator politik Partai Demokrat dan pengurus harian partai pada malam itu," ucap Jemmy.

Jemmy menegaskan, pihaknya siap melakukan pendampingan hukum terhadap Andi Arief.

"Kami semua berdiri disamping Andi Arief.  Baik sebagai kawan maupun sebagai kolega partai," jelasnya.

Mengenai pendampingan kata dia, sekali lagi kami pertegas bahwa yang disampaikan Andi Arief adalah suasana kebatinan kebayakan kami semua.

"Andi Arief berkelahi karena sesuatu yang prinsip. Andi Arief menyampaikan kepada publik dalam rangka mencegah sesuatu yang salah terjadi namun semuanya terlambat untuk diantisipasi," ungkap Jemmy.

Masih menurut Jemmy, terus bergulirnya kasus ini merupakan sebuah konsekuensi logis dalam berpolitik.

"Hari ini adalah sisa dari tendangan Andi Arief soal kardus. Ya sudah kita hadapi semuanya," pungkasnya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera Senin (13/8/2018) mengatakan, DPP PKS telah melaporkan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief ke Kepolisian, karena menuduh PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN) menerima Rp500 miliar agar Sandiaga Uno bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Setahu saya kasusnya jalan, laporan polisi jalan. DPP (yang melaporkan)," kata Mardani di gedung DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, Partai Demokrat sendiri belum ada klarifikasi. Hingga kini, laporan tersebut juga tak dicabut.

"Ya, kalau belum ada klarifikasi dari sebelah sana, mestinya tak dicabut ya. Ya, monggo saja (Partai Gerindra menjembatani). Yang jelas, klarifikasi harus dibuat dan kita menunggu itu," kata Mardani. (sis/tan)