Ini Kata Bamsoet Soal 307 ASN Terpidana Korupsi

Ilustrasi
Jakarta, PenaOne - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet memberikan respon terkait adanya 307 Aparatur Sipil Negara (ASN) di 56 instansi pemerintah terpidana korupsi yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap, namun belum diberhentikan.

Bamsoet mendorong Komisi II DPR meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat ASN yang terlibat tindak pidana korupsi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 87 Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Mendorong Komisi II DPR meminta BKN melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penyidikan terhadap PPK yang belum memproses ASN terpidana korupsi, mengingat  ASN tersebut masih menerima gaji, sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Redaksi PenaOne.com Selasa (7/8/2018).

Bamsoet juga nendorong Komisi II DPR meminta BKN untuk melakukan pembinaan terhadap ASN serta memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan agar ASN menjadi pegawai yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, agar dapat meningkatkan produktifitas ASN. 

BKN telah memblokir data kepegawaian terhadap 188 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut PNS yang telah ditetapkan hukuman tetap (inkracht) dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansinya.

Langkah ini masih terus berlanjut dan tercatat sampai dengan kondisi per 20 Juli 2018, terhitung 231 PNS ang tersandung korupsi yang telah diblokir datanya.

Dihimpun dari database kepegawaian nasional yang dikelola BKN, daftar 231 nama ASN yang diblokir tersebut diketahui merupakan pegawai yang tersebar di 56 instansi pemerintah, dengan rincian 1 orang ASN bekerja pada 1 Instansi Pemerintah Pusat dan 230 orang ASN bekerja pada 55 Pemerintah Daerah.

Di 55 Pemerintah Daerah (Pemda), 230 ASN yang datanya telah diblokir tersebut terdiri dari 55 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi, 40 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kota, dan 135 ASN bekerja pada Instansi Pemerintah Kabupaten.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendallian Kepegawaian BKN, I Nyoman Arsa menambahkan, hingga akhir Juli ini tercatat penambahan data ASN yang telah diblokir menjadi 307.

Namun ia belum dapat memastikan dari instansi mana serta seberapa besar dampak kerugian negara yang diterima atas insiden ini.

"Kita masih cek instansi mana saja dan kerugian negara dari ini belum bisa disampaikan karena yang berhak ini adalah auditor keuangan. Jadi masih mengaudit," tutur dia di Gedung BKN, Jakarta Timur, Senin (6/8/2018). (zal/soet)