Inpres Diteken, Stop Polemik Status Gempa NTB

Presiden Joko widodo
Jakarta, PenaOne - Emrus Sihombing Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner menilai, Instruksi Presiden (Inpres) soal penanganan akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ini sangat penting, strategis,  solutif dan yang tak kalah pentingnya menjadi ada payung hukum.

Menurutnya, keluarnya Inpres ini menjadi jelas bahwa penanganan dampak gempa menjadi tanggung jawab bersama di bawah koordinasi pemerintah pusat, boleh jadi “dinakodai” oleh menteri PUPR-RI.

Dengan demikian, kata dia, tidak perlu lagi perbincangan penetapan status gempa tersebut, karena sudah jelas landasan hukum penanganannya dalam bentuk Inpres.

"Dengan Inpres ini, segala kemampuan nasional sudah bisa dikerahkan membantu saudara-saudari kita di Lombok dan sekitarnya agar secepat mungkin pulih dari semua dampak akibat gempa dari aspek infrastruktur maupun aspek lainnya seperti sosial dan psykologi," ujarnya Jum'at (24/8/2018).

Dirinya, menyerankan, agar masyarakat melalui berbagai media yang ada tetap melakukan pengawalan setiap tahap proses penangan akibat gempa tersebut.

Selain itu, Inpres ini menurutnya, bisa menjadi landasan hukum mengalokasikan dana APBN dalam rangka menangani berbagai dampak akibat gempa, secara optimal.

"Jadi, setiap warga negara di Lombok dan sekitarnya yang mengalami dampak gempa, sekecil apapun, harus tertangani dengan baik dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, melalui Inpres ini, negara hadir membawa solusi," ungkapnya.

Disisi lain, Inpres ini sekaligus menunjukkan kemandirian dan kebersamaan dalam persatuan mengatasi dampak gempa saat ini mapun kemungkinan bisa terjadi ke depan di tempat lain di Indonesia.

Karena itu, keluarnya Inpres ini sebagai suatu tradisi baru yang perlu kita apresiasi. Ke depan, misalnya, negeri ini bisa saja mengeluarkan Inpres lain ketika kelak terjadi gempa (mudah-mudahan tidak terjadi) di tempat lain di Indonesia, tanpa perlu melibatkan pihak luar negeri.

"Ini menunjukkan bangsa kita mampu berdiri di “kaki sendiri”. Sebab, menurut saya, bantuan luar negeri ke negara lain,  itu tetap “tidak gratis”," pungkas Emrus. (sus/has)