Irwandi Yusuf Ajukan Prapeadilan ke PN Jaksel

Safaruddin saat di PN Jaksel
Jakarta, PenaOne - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, resmi mendaftarkan permohonan gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan gugatan itu didaftarkan  YARA ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Rabu (15/8/2018) dengan registrasi perkara nomor 97/Pid.pra/2018/PN.Jak.Sel dan diterima Panmud Muda Pidana, Rina Rosanawati,ST,SH.

Menurut Safaruddin, pengajuan gugatan praperadilan ini atas permintaan Yuni Eko Hariatna sebagai Kepala Perwakilan YARA Kota Banda Aceh. Dimana lanjutnya, Yuni telah memberikan kuasa khusus pada tanggal 3 Agustus 2018 lalu.

Lebih lanjut Safaruddin menjelaskan, penangkapan dan pemahanan terhadap Irwandi tidak sah  karena tidak di dasari dengan fakta fakta  hukum yang ada. Seperti tidak adanya barang bukti dalam proses penangkapan Irwandi di  kediamannya.

"Irwandi  juga tidak ditangkap pada saat melakukan transaksi korupsi. Bahkan uang yang di duga hasil korupsi di dapat dari pihak lain yang di pakai untuk keperluan kegiatan promosi pembangunan Aceh yaitu kegiatan Aceh Marathi," jelas Safaruddin kepada wartawan.

Masih menurutnya, pada saat Irwandi ditangkap tidak ditemukan barang bukti sebagaimana di katakan bahwa penangkapan tersebut merupakan operasi tangkap tangan.

"Uang yang saat ini di sebut sejumlah 500 M itu di ambil dari pihak lain yang akan di gunakan untuk kepentingan promosi Aceh melalui kegiatan Aceh Marathi, " terangnya.

Safaruddin berpendapat bahwa terhadap definisi tertangkap tangan yakni; tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana.

Tertangkapnya seseorang lanjutnya, segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya.

Dan apabila sesaat kemudian, pada orang yang melakukan tindak pidana, ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

"Oleh karena itu, kami, mewakili kepentingan hukum klien kami,Yuni Eko Hariatna meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membebaskan Irwandi Yusuf dari penahanan KPK. Kami menyatakan bahwa penangkapan dan penahanannya tidak sah secara hukum," tutup Safaruddin. (sal/uni)