KIB Minta Bawaslu Periksa Andi Arief & Sandi Uno

Reinhard Parapat
Jakarta, PenaOne - Ketua umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelisik dugaan mahar  politik aliran 500 M yang diungkap Andi Arief.

Sebelumnya, Wasekjend Partai Demokrat itu mengungkap jika Cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno telah mengguyur dana 500 M untuk PAN dan PKS.

"Bawaslu harus cepat bergerak dengan adanya informasi ini. Jangan menunggu laporan dari masyarakat untuk bekerja. Bahwa   Bawaslu memiliki kewenangan untuk menemukan Dugaan Pelanggaran yang berawal dari Informasi Masyarakat atau Laporan Masyarakat ataupun Pemantau Pemlu dan /atau Peserta Pemilu sebagaimana di Maksud dalam Perbawaslu 7 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Temuan Dan Laporan jelasnya kepada wartawan Selasa (14/8/2018).

Menurutnya, jika merujuk pada UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maka sumbangan dana kampanye yang melebih batas bisa dikenakan sanksi pidana.

Dimana kata Taki sapaan akrabnya, untuk dana kampanye pilpres dan pileg, diperoleh dari: a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai poilitik dan/atau Gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan Calon; dan ;  c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
Bahwa merujuk Pasal 327 ayat  1 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,  besaran sumbangan dari perseorangan  tidak boleh melebihi  dari Rp. 2.500.000.000.000  (Dua miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sementara masih menurutnya, merujuk Pasal 327 ayat (2) sumbangan dari kelompok, perusahaan dan badan usaha non pemerintah tidak boleh lebih dari  Rp25.OOO.000.000(dua puluh lima miliar rupiah).

"Jika melebihi batasan itu, maka akan dikenakan sanksi pidana  Pasal 525 ayat (1)  UU No 7 Tentang Pemilu  menyatakan bahwa; setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Bahwa Sandiaga Uno  yang berpasangan dengan Prabowo juga belum di tetapakan sebagai Pasangan  Calon yang sah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden," ungkapnya.

Sebagai pengawas Pemilu, lanjut Taki, Bawaslu tidak boleh berdiam diri. Apalagi, adanya informasi awal  beredarnya uang 500 M itu sudah tersebar di berbagai media.

"Bawaslu harus memanggil Andi Arief untuk segera dimintai keterangannya. Lantas, Bawaslu juga memanggil PAN, PKS dan Sandiaga Uno," jelasnya.

Taki menambahkan, Bawaslu mempunyai kewenangan memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.

 "Bawaslu juga mempunyai wewenang memeriksa, mengkaji, dan memutus  pelanggaran Pidana Pemilu  beruapa Politik Uang, bersama Senttra Gakkumdu (Sentraa Penegakan Hukum Terpadu) Kepolisian maupun Kejakasaan," ujarnya.

Disamping itu, masih menurut Taki, Bawaslu juga punya kewenangan untuk meminta bahan keterangan /Klarifiaksi yang dibutuhkan kepada pihak-pihak  terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

"Jadi kewenangan Bawaslu sudah diperkuat dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu," pungkasnya. (sas/guh)