Dosen UIR: Kasus Pers dan Bupati Bengkalis yang Bertanggung Jawab Adalah Penegak Hukum

Nurul Huda
Pekanbaru, PenaOne - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR),  Dr Nurul Huda SH MH menduga ada kejanggalan dari penegakan hukum terhadap kasus  T (Toro Laila-red) yang menyebut nama Amril Mukminin dalam kasus dugaan korupsi Bansos Kabupaten Bengkalis.

"Pers itu hanya memberitakan. Berita yang didapat dari sidang peradilan bansos. Jika dalam berita disebut nama Amril yang didapat dari peradilan, tentu yang bertanggungjawab adalah peradilan. Siapa yang menyebut, bisa penyidik bisa juga jaksa dalam dakwaan di peradilan," kata Ketua studi anti korupsi  FH UIR Minggu (30/9/2018).

Menurutnya, jika ada sengketa pers harusnya diselesaikan sesuai  dengan aturan pers. Ada Dewan Pers.

Baca: Bupati Bengkalis Disebut-sebut akan Dilaporkan ke Polda Riau

Apalagi  media yang sudah berbadan hukum lengkap, Nurul Huda mencoba menelaah lagi, kasus pemberitaan  yang menimpa jurnalis inisial T ada unsur penyelundupan hukum.

Sayangnya, dirinya tidak menyebutkan penjelasan rinci mengenai penyelundupan hukum itu.

Namun, ia mengatakan di dalam dunia hukum lazimnya penyelundupan hukum dikenal dalam bidang hukum perdata internasional. Intinya merupakan upaya-upaya untuk mengingkari hukum yang berlaku seperti hukum nasional, yang kemudian sebenarnya memaksakan hukum asing.

"Contohnya menikah berbeda agama. Hukum di Indonesia tidak memungkinkan lalu kemudian menikah di luar negeri dengan hukum asing lalu kemudian pulang ke Indonesia menjadi sah. Ini penyelundupan hukum," ujarnya.

Sementara dalam konteks persoalan  pers yang di kenakan kepada saudara  T , esensi dari penyelundupan hukum itu yang dijadikan dasar adanya tindakan penyelundupan hukum.

Baca: Munzalen Nazir: Bupati Lempar Api, Dia Sendiri yang Terbakar!

Menurutnya, dalam konteks penyelundupan hukum itu, menggunakan aturan yang sudah ada dikesampingkan Undang-undang (UU) sebagai UU khusus (lex specialis).

"Berdasarkan UU Pers Nomor 40 tahun  1999, sudah jelas semua," tegasnya.

Sementara, yang di kena kan kepada  T.  UU ITE, ada apa?, ujarnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa penyidik adalah Polri dan seterusnya. "Oleh sebab itu, disini sudah ada hukum yang mengaturnya yakni UU Pers. mengapa bisa ke UU ITE. Kewajiban penegak hukum utamanya harus hati-hati menerapkan hukum".

Nurul Huda menghimbau kepada pers yang sudah berbadan hukum lengkap, teruslah berkarya, jadilah kontrol sosial untuk bangsa Indonesia  ke depan.

"Tidak ada pidana untuk penulisan dengan data yang lengkap, berjuanglah untuk kemerdekaan pers itu sendiri," demikian ia mengakhiri. (bide/zal)