Gas Elpiji 3 Kg Mulai Langka di Kalsel

Kalsel, PenaOne - Gas elpiji bersubsidi 3 kilogram kembali langka di Kalimantan Selatan (Kalsel) sehingga berdampak gejolak di masyarakat. Permasalahannya menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat bawah, dan mereka menduga adanya permainan pengecer dan agen.

Jika gas elpiji tersebut ada, itupun harga jual tidak sesuai harga eceran terendah (HET) ditentukan pemerintah, disisi lain masyarakatpun kesulitan mendapat pasokan LPG 3 kilogram (kg) di beberapa kabupaten/kota di Kalsel.

"Kemana para institusi pemerintah, sepertinya ini kurang pengawasan dari mereka, kata Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris kepada wartawan, Kamis (20/8/2018).

Aspihani Idris (pakai peci)
Menurut Dosen Fakultas Hukum UNISKA Banjarmasin ini, Pertamina dan Pemerintah harus melakukan pengawasan yang ekstra terhadap pendistribusian gas elpiji bersubsidi, karena dengan adanya pengawasan yang ketat, Aspihani berkeyakinan tidak akan terjadi kelangkaan seperti ini.

Dengan pengawasan yang super ekstra, Aspihani meyakini bisa memperkecil kelangkaan gas elpiji 3 kg bersubsidi ini. Dengan investigasi kelapangan, jika ditemukan agen LPG yang nakal, pemerintah bisa melakukan langkah tegas dengan mencabut izin operasionalnya.

"Kondisi kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kalsel ini bukan baru kali ini saja terjadi, melainkan sudah beberapa kali. Seharusnya pemerintah harus super ekstra mengambil sikap dalam mengantisipasinya. Apa lagi diketahui harga inciran di kios-kios sudah mencapai 30ribu Rupiah ber tabung. Ini jelas susah melebihi harga eceran terendah (HET) ditentukan pemerintah," ujar Aspihani.

Ddidampingi rekan-rekannya, seperti H. Hadarawi Al Jufri, Hilmi Hamsy dan Manuparyadi, Katua DPD Gardu Prabowo Kalsel ini mengatakan, informasi yang di dengarnya, Pertamina sudah menambah kuota gas elpiji bersubsidi. Namun fakta dilapangan masih menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Pertamina dan pemerintah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi.

“Kalau Pemerintah pro rakyat, sebaiknya secepatnya turun kelapangan, sehingga mengetahui kondisi yang sebenarnya,” harap aktifis yang gencar melancarkan aksi demontrasi ini.

Aspihani menyarankan kepada pihak PT Pertamina agar lebih terbuka kepada publik mengenai kelangkaan gas elpiji bersubsidi ini. Kalau memang ada kebijakan yang mempengaruhi dengan pengurangan pendistribusian gas elpiji 3 kg ke wilayah Kalsel, sebaiknya disampaikan kepublik melalui berbagai media.

"Penyampaian secara terbuka ke publik ini guna menghindarkan prasangka masyarakat yang berkembang saat ini. Karena dugaan masyarakat pendistribusian gas elpiji 3 kg ini seperti adanya permainan. Saat ini masyarakat bawah sangat kesulitan mendapatkannya, sedangkan Para pelaku usaha mikro, rumah makan berkelas yang membutuhkan  mencapai 10 buah tabung gas elpiji 3 kg perhari sepertinya lancar-lancar saja dan dengan mudah mendapatkannya, ini yang menjadi pertanyaan saat ini," pungkasnya. (asp/guh)