Hanura Ganti Anggota DPR/DPRD jadi Caleg Partai Lain

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (ketiga dari kiri) menunjukkan nomor urut 13 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). @Foto Int
Jakarta, PenaOne - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura tengah melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) dari partai lain.

Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir menegaskan hal itu saat ditanya terkait adanya anggota DPR/DPRD provinsi, Kabupaten/Kota dari Partai Hanura yang maju caleg 2019 menggunakan kendaraan partai lain.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI ini mengaku, saat ini DPP tengah melakukan PAW terhadap anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota itu.

"(Saat ini) Dalam proses PAW," kata Inas pada PenaOne.com Senin (3/8/2018).

Baca: Menguji Konsistensi Hati Nurani

Baca: Riak Kecil Hanura Buktikan Partai Besutan OSO Lolos ke 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 7 ayat 1 huruf s PKPU tersebut berbunyi, "mengundurkan diri sebagai sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir."

Pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa pengunduran diri sebagai anggota DPR-DPRD bagi caleg harus disampaikan ke pimpinan partai politik dan pimpinan lembaga legislatif.

Dari penelusuran, anggota DPR RI dari Fraksi Hanura yang memilih pindah ke Partai Nasdem untuk mendaftar sebagai caleg 2019 diantaranya Arif Suditomo, Fauzi Amro, Rufinus Hotmaulana, Dossy Iskandar dan Dadang Rusdiana.

Di provinsi Riau, Muhammad Adil yang kini duduk sebagai anggota DPRD provinsi Riau dari partai Hanura juga memilih hengkang. Adil lebih memilih mendaftar caleg dari PKB dalam Pileg 2019 nanti.

Baca: Ratusan Kader Hanura Jateng Ikuti Konsolidasi

Nama Muhammad Adil caleg dari PKB ada dinomor urut 5
Dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) nama Adil terlihat di urutan nomor 5. Dia mendaftar dari dapil Riau 5 yang meliputi Kabupaten Dumai, Bengkalis dan Meranti.

Harus Mundur

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, anggota DPR/DPRD yang nyaleg dari partai lain harus mengundurkan diri sebagai anggora legislatif.

"Kalau dia anggota DPR partai B, dia naik (nyaleg) dari partai A di 2019, dia harus mundur dari partai B dan mundur dari anggota DPR," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Secara prinsip, kata dia, tidak ada masalah adanya perpindahan anggota DPR dari partai ke partai. Namun, untuk nyaleg dari partai lain, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi.

Salah satu ketentuan ituyakni harus mundur dari partai asal dan mundur sebagai anggota legislatif.

"Karena kan konstituennya harus tahu bahwa dia bukan dari partai B lagi tetapi dia maju dari partai A," kata Ilham.

Caleg Lompat Pagar Jangan Tak Dilipih Lagi

Pengamat politik dari Universitas Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyoroti banyaknya anggota DPR/DPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang maju kembali menjadi calon anggota legislatif (caleg) namun dari partai lain.

Fenomena lompat pagar ini, kata Emrus, tidak mencerminkan kepribadian yang baik bagi seorang caleg tersebut.

Baca: OSO Bakal Ambil Langkah Hukum dan Politik Terkait Keputusan PTUN

Emrus meminta, anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang maju kembali jadi caleg dari partai yang berbeda harus mundur dari anggota DPR/DPRD.

“Tentunya ketika seseorang duduk menjadi anggota Dewan terpilih dari parpol tertentu. Kalau dia maju jadi caleg dari partai lain ya harus mundur dulu dari anggota DPR/DPRD itu,” kata Emrus saat Rabu (18/7/2018).

Masih menurut Emrus, fenomena lompat pagar ini ada dua aspek, yakni; aspek kepribadian dan aspek organisasi atau partai.

“Aspek kepribadian kata dia, orang yang lompat pagar seperti ini kurang bisa menjaga amanah. Dia lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Caleg yang lompat pagar ini lanjut Emrus, tidak bisa diharapkan kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Maka dari itu Emrus minta caleg yang lompat pagar jangan dipilih kembali.

Baca: Ini Kata Hanura Kubu OSO Soal Putusan Sela PTUN

“Saya menyarankan orang-orang seperti ini tidak dipilih kembali. Mereka tidak bisa menjaga amanah yang diembannya,” kata Emrus tegas.

Sedangkan aspek partai masih menurut Emrus pasti ada sesuatu di internal partai itu sehingga menyebabkan kadernya lompat pagar.

“Aspek ini yang harus dicermati oleh partai. Internal partai harus melakukan intropeksi dan berbenah,” ujarnya. (zul/tan)