Pro-Kontra #2019GantiPresiden Harus Dihentikan

Foto @Ist
Jakarta, PenaOne - Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menilai, pro-kontra #2019gantipresiden, belum ada tanda-tanda untuk berhenti. Bahkan, kata dia, ada kecenderungan semakin hangat menjelang kampanye Pilpres 2019.

Merujuk pada perdebatan pro dan kontra tersebut, dirinya berpendapat, wacana publik  tersebut lebih tepat disebut sebagai pepesan kosong, karena sangat mengabaikan materi perdebatan yang substansial, seperti perdebatan adu ide, adu gagasan dan adu program kebangsaan untuk kesejateraan rakyat Indonesia.

"Saya mengamati,  perdebatan diruang publik, termasuk perdebatan di suatu program acara di suatu stasiun televisi swasta pekan lalu, misalnya,  para narasumber berlatarbelakang dari partai politik serta menduduki jabatan publik dan ada peserta yang seharusnya menyandang sebutan dewan yang terhormat, telah menunjukkan perdebatan sebagai tontonan yang sangat tidak bermutu," ujar Emrus Senin (3/8/2018).

Karena itu, lanjut Emrus, perdebatan dengan menggunakan tanda pagar (tagar) itu, dari aspek komunikasi politik hanya bertujuan memanipulasi persepsi publik.


"Bahkan, saya melihat diskusi publik pro dan kontra tersebut sudah mulai masuk babak baru, yaitu saling “meyerang”. Pilihan diski pada  pesan komunikasi politik yang mereka lontarkan pun sudah sangat menyedihkan," jelasnya.

Menurutnya, perilaku komunikasi politik mereka semakin menjaga jarak dari komunikasi peradaban. Mereka tampaknya sudah tidak mengedepankan intelektualitas matang. Wacana publik semacam ini saya sebut sebagai diskusi jalanan.

"Jika terus dibiarkan, sangat berpotensi menimbulkan polarisasi pro-kontra di tengah masyarakat. Gesekan sosial di tingkat akar rumput berpotensi terjadi," ucapnya.

Melihat realitas tersebut, masih menurutnya, seolah mengingatkan kita pada tesis yang dikemukakan oleh Guru Bangsa kita, Gus Dur.

"Menurutnya, mereka tak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Perilaku komunikasi politik mereka sangat menyedihkan dan bahkan memalukan," jelas Emrus.

Padahal, perdebatan di ruang publik sejatinya merupakan tontonan yang bisa menjadi tuntunan bagi rakyat Indonesia. Jika sudah menjadi tuntunan, maka diskusi publik sangat berguna bagi kesejahteraan rakyat, kebangsaan dan sekaligus merawat kedewasaan demokrasi dalam rumah NKRI.

Karena itu menurut saya, pro-kontra #2019gantipresiden multak harus dihentikan. Lebih cepat lebih baik. Atau move on, dari perdebatan pepesan kosong berubah ke perdebatan program, koreksi dan solusi sehingga menjadi produktif.

"Untuk itu bagi yang pro (kelompok “penantang”), sejatinya melakukan penggalian data dan fakta, kajian mendalam, analisis konprihenship dan menyajikan dalam narasi yang sistematis tentang kelemahan pembangunan yang dilakukan oleh petahana," pungkas dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini. (sus/has)