IPW Minta Tim Saber Pungli Mabes Polri Turun ke Pasaman Barat

Ketua Presidium IPW Neta S Pane
Jakarta, PenaOne - Indonesia Police Watch (IPW) meminta tim saber pungli Mabes Polri turun tangan untuk mencermati kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Arpan Siregar yang ditangkap tim intel Polda Sumbar 3 Oktober 2018 lalu.

"Kapolda Sumbar perlu turun tangan dan mengirimkan tim untuk mengusut ada apa dengan OTT di Pasbar. Tim saber pungli Mabes Polri perlu turun tangan untuk mencermati kasus OTT di Pasbar ini," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam pesan elektronik WhatsApp kepada PenaOne.com, Senin (15/10/2018).

Sebelmunya, Rabu 3 Oktober 2018 lalu, Arpan Siregar ditangkap tim intel Polda Sumbar saat dirinya diduga berupaya menyuap polisi kala meminta dokumen tender pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasaman Barat tahun 2018 senilai Rp136 miliar.

Saat petugas meminta dokumen tender itu, polisi menerima sebuah map yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.350.000.

Begitu ditangkap, Arpan Siregar langsung digelandang ke Polres Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, hingga Kamis 4 Oktober 2018 Arpan Siregar belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Benar kita berupaya disuap oleh Arpan Siregar Kepala BLP Pasaman Barat yang juga Ketua Pokja Paket Lelang RSUD Pasbar. Kita ke sini, dalam rangka melakukan penyelidikan dan minta data dugaan kecurangan dalam proses tender RSUD Pasaman Barat, tapi malah kita disuap dengan uang Rp2.350.000,” sebut AKP Milson Joni, tim Intelkam Polda Sumbar didampingi dua anggotanya sembari memperlihatkan uang suap tersebut saat itu.

Kedatangan tim intel dari Polda Sumbar tersebut terkait dengan adanya laporan dari LSM Teropong yang mencium bau tak sedap dalam proses tender RSUD Pasaman Barat yang dimenangkan oleh PT. MAM Energindo.

Malah belakangan dikabarkan, Kabag BLP Setda Kabupaten Pasaman Barat, Arpan Siregar sudah bekerja seperti biasa.

Kembali ke Neta S Pane, dirinya melihat ada keanehan terhadap kasus OTT terhadap Kabag BLP Pasbar tersebut. Selain tidak ditahan dan bisa kembali aktif bekerja, Kapolres malah mengatakan, untuk penetapan kasus dugaan suap perlu alat bukti yang kuat. Ini menjadi sangat aneh.

"Bukankah OTT merupakan bukti yang kuat. Jika tidak ada bukti yang kuat kenapa polisi bisa melakukan OTT. Melihat perkembangan kasus ini, publik patut curiga, ada apa dengan kasus OTT ini," jelasnya.

Neta menduga, kasus OTT terhadap Kabag BLP Pasbar itu seperti sebuah sandiwara.

"Jika kasus OTT terhadap Kabag BLP Pasbar ini tidak segera dituntaskan masyarakat tidak akan pernah percaya pada Polri dan akan meragukan kinerja tim OTT kepolisian," tegasnya.

Bukan mustahil, menurut Neta, OTT akan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Padahal, tegasnya, Presiden Jokowi membentuk tim saber pungli agar kepolisian bisa membersihkan pungli dan suap menyuap di masyarakat dan untuk itu tim saber pungli melakukan OTT.

"Tapi ketika OTT sudah dilakukan dan Kapolres Pasbar mengatakan masih perlu alat bukti yang kuat, ini menjadi sangat aneh dan OTT menjadi kehilangan makna serta tidak punya arti," tuturnya.

Sekali lagi, IPW minta tim saber pungli Mabes Polri turun kebawah untuk menindaklanjuti kasus OTT yang terjadi Pasbar itu.

"Untuk itu Kapolda dan tim saber pungli Mabes Polri perlu turun ke bawah untuk menindaklanjuti kasus ini dan mensosialisasikan apa makna yang sesungguhnya OTT yang kerap dilakukan Polri selama ini, apakah OTT Polri berbeda dengan OTT KPK?," demikian Neta S Pane.

Redaksi PenaOne.com berusaha menghubungi Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsi untuk mendapatkan konfirmasi. Namun, pesan dan telephone WhatsApp yang ditujukkan kepadanya tidak direspon. Pun demikian, Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso juga melakukan hal serupa. (tan/sus)