Andar Minta KPK Perika Dirut PT Asabri Soal Dugaan Korupsi Pengelolaan Investasi

Bukti laporan Andar Situmorang ke KPK. @Ist
Jakarta, PenaOne - Direktur Eksecutive Goverment Againt Corruption & Discrimination (GACD) Andar Mangatas Situmorang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT. Asabri (Persero) Sonny Wijaya dalam dugaan  korupsi pengelolaan investasi PT Asabri (persero) tahun 2016.

Sebelumnya, pada tanggal 19 September 2018 lalu Andar telah melaporkan dugaan korupsi ditubuh PT Asabri tersebut ke KPK. Laporan Andar tersebut ditermia KPK dengan nomor 2018-09-000113.

Direktur Eksekutif GACD Andar Situmorang
Andar juga meminta agar menteri BUMN Rini Soemarno segera menonaktifkan Dirut PT Asabari atas dugaan kasus yang membelitnya tersebut.

"Kita minta Dirut PT Asabri (Presero) dinonaktifkan agar fokus terhadap kasus yang menimpanya," kata Andar Selasa (27/11/2018).

Menurut Andar, berdasarkan bukti yang dikantongi GACD, dalam dugaan  korupsi pengelolaan investasi PT Asabri (persero) tahun 2016 ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 400,000.000.000,-.


Sementara masih menurut Andar, hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi di bidang pasar modal PT. Asabri (Pesero) tahun 2015 -2016 semester I ditemukan kerugian Negara senilai Rp. 1,500 000.000.000.- (satu trilliun lima ratus juta rupiah) ini tanggung jawab Dirut PT. Asabri.

"Diketahui selama ini pelaku transaksi jahat adalah pengelola investasi PT. Asabri (Persero) dengan mafia di pasar modal mendapatkan keuntungan pribadi aset PT. Prima Jaringan status dijaminkan kepada PT. Asabri," ujarnya.

Masih menurut Andar, aset MTN PT. Prima Jaringan yang di jadikan jaminan kepada PT. Asabri (Persero) berupa bangunan strata title seluas 14.482 M2 semi gross terdiri dari apartemen seluas 10.788 M2 dan retail 3.696 M2 (yang akan dibangun diatas tanah seluas 6.300 M2) senilai Rp. 500.000.000.000,- ternyata mendapatkan register Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Aset MTN PT. Prima Jaringan yang di jaminkan kepada PT. Asabri (Persero) tidak memiliki peringkat rating yang dikeluarkan oleh Pefindo," ungkap Andar.


Andar menyebut, untuk menutupi atau merekayasa potensi kerugian, oknum pengelola investasi melakukan cara-cara yang mengalihkan potensi kerugian dari portofolio saham ke portofolio investasi reksadana di beberapa Perusahaan Manajer Investasi, kenyataannya potensi kerugian tersebut tetaplah akan dialami oleh PT. Asabari.

Atas dasar itu Andar menilai, Dirut PT. Asabri (Persro) telah memperkaya diri dan mengorbankan hak anggota TNI,  Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Maka demi kelancaran atas pemeriksaan kasus hukumnya di KPK kita Menteri BUMN menonaktifkan Dirut PT. Asabri," ucap Andar.

Disamping itu Andar Juga meminta Pimpinan Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemhan tahun 2016 Marsdya TNI  (purn) Ismono Wijayanto turut diperiksa saksi soal dugaa kasus korupsi hingga merugikan anggota Asabri Rp 1.7 triliun tersebut.

"Jika diperlukan KPK bisa memeriksa menteri BUMN dan Menhan karena diduga telah  melakukan pembiaran atas kasus ini yang sudah berlangsung lama," demikian  Andar Situmorang menjelaskan. (tim/sas)