Benarkah Kades Siraman Terpilih Cacat Hukum?

Suasana pemungutan suara Pilkades Siraman, Wonosari, Gunungkidul.
Yogyakarta, PenaOne - Sebagian warga Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta menilai Kepada Desa (Kades) Siraman terpilih cacat hukum lantaran adanya dugaan pelanggaran Tata Tertib (Tatib) yang dilakukan Panitia Pilkades.

Salah satu warga Padukuhan Seneng Desa Siraman, sebut saja SP mengaku kecewa terhadap kinerja Panitia Pilkades. Kata dia, Pilkades sebagai ajang demokrasi dinodai oleh keteledoran Panitia dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kecewa iya, karena akhirnya nanti Kades terpilih menjadi cacat hukum, tapi secara umum juga karena ini negara hukum ya kita ikuti sistem yang ada, biar diselesaikan oleh hukum itu sendiri. Sebagai warga tanggung jawab kami, adalah membawa Siraman menjadi lebih maju dan bermartabat," ungkapnya, Minggu (10/11/2018).

Baca: Aturan Dilanggar, Calon Kepala Desa Tuntut Coblosan Ulang

Lebih lanjut dia menyampaikan, Pilkades yang awalnya kondusif malah di ciderai panitia pemilihan  dengan tidak konsekuen atas aturan tertulis yang telah ditetapkannya.

"Tau persis tidak, cuma mendengar. Tapi setelah Ketua Panitia mengakui ya, akhirnya jadi tahu. Yang saya tahu malah banyak warga yang tidak terdaftar menjadi pemilih. Pada hal  betul-betul warga Desa Siraman,"  tambahnya.

Terpisah salah seorang warga Desa Siraman, yang enggan disebut namanya menyampaikan, persoalan Pilkades Siraman semakin hari kian diperbincangkan warga, terlebih setelah muncul dalam pemberitaan beberapa media on line baik media lokal maupun media nasional.

Dia mengungkapkan, persoalan ini tidak bisa dianggap remeh dan harus segera dicari jalan keluar sesuai hukum yang berlaku.

Dirinya khawatir, apabila masyarakat Desa Siraman terpecah ada yang pro dan kontra dalam menanggapi persoalan Pilkades, dampaknya sangat fatal bagi masyarakat itu sendiri.

"Sepertinya bisa menjadi keruh masalahnya, saya masih cenderung pasif dan memantau perkembangan keadaan," ungkapnya.

Sementara itu, peserta Calon Kepala Desa (Cakades) Siraman yang mendapat urutan perolehan suara runner up, Drs. Harmanto, mengaku legowo menerima hasil Pilkades yang digelar 13 Oktober 2018 lalu.

Menanggapai polemik pelaksanaan Pilkades Siraman, Harmanto menngatakan, semestinya Panitia Pilkades berpegang pada aturan Tatib yang telah dibuat dan diputuskan.

"Menurut saya Panitia harus berpedoman pada Tatib karena itu sebagai dasar hukum, landasan hukum dalam pelaksanaan. Hanya harapan saya, semoga Kades terpih bisa membawa siraman lebih baik," pungkasnya.

Jawaban surat Ketua Panitia pemilihan Kepada Desa Siraman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pilkades Siraman, Tunggono dalam suratnya tanggal 16 Oktober 2018 mengakui dan memohon maaf atas kekhilafan yang terjadi selama pelaksanaan pemungutan suara. (har/tan)