Jaksa Agung Pertimbangkan Deponering Dicabut

Jaksa Agung HM Prasetyo berjalan kaki usai menjalankan sholat Jum'at di masjid lingkungan Kejaksaan.
Jakarta, PenaOne - Jaksa Agung HM Prasetyo mengaku mempertimbangkan apakah deponering (peyampingan perkara) yang pernah dikeluarkan atau diterbitkannya akan dicabut.

Hal itu dikatakan Prasetyo kepada wartawan usai menjalakan sholat Jum'at di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jum'at (2/11/2018).

Baca: Profesor Romli Atmasasmita: Tidak Ada Larangan Jaksa Agung Mencabut Deponering

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 lalu Jaksa Agung HM Prasetyo, pernah menerbitkan atau mengeluarkan deponering terhadap mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Dirinya menjelaskan, saat itu yang menjadi pertimbangan utama untuk menerbitkan deponering adalah kepentingan umum.

"Saya sudah katakan. Tentunya kita lihat apakah ada kepentingan umum yang dijadikan dasar untuk mencabut deponering itu," jelas Prasetyo.

Saat ditanya apakah deponering itu bisa dicabut kembali, Jaksa Agung Prasetyo menjawab tegas adanya kemungkinan pencabutan deponering di atas kajian dan pertimbangan.

"Nah harus kita lihat dulu. Kita pertimbangkan. Karena ini sudah menjadi keputusan dari Jaksa Agung. Keputusan hak prerogatif Jaksa Agung. Waktu itu kepentingan umum yang menjadi pertimbangan utama kenapa perkara mereka itu dideponering," pungkas Jaksa Agung.

Dari catatan berbagai sumber yang dirangkum, kasus Bambang Widjojanto yang di deponering ialah terkait kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat. Bambang pun telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri dalam perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara memberi keterangan palsu pada sidang di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 lalu terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Pada 25 Mei 2015, berkas perkara Babang Widjojanto dinyatakan lengkap alias P21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telah dilakukan pelimpahan tahap kedua pada 18 September 2015 untuk siap disidangkan.

Namun pada tanggal 3 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo memutuskan untuk men-deponering kasus yang sedang membelit Bambang Widjojanto itu.

Sementara kasus mantan Ketua KPK Abraham Samad yang dideponering Jaksa Agung adalah kaitannya karena diduga terlibat pemalsuan dokumen.

Pada tanggal 29 Januari 2015 Ketua LSM Lembaga Peduli KPK-Polri ke Bareskrim Mabes Polri Chairil Chaidar Said melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait kasus dugaan pemalsuan kartu keluarga dan paspor milik Feriyani Lim pada tahun 2007.

Lantas, pada tanggal 9 Februari 2015 Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) menetapkan status tersangka kepada Abraham Samad terkait kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Abraham disangka dengan Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subversif Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Setelah itu, pada tanggal 24 Februari 2015  Abraham menjalani pemeriksaan terkait statusnya sebagai tersangka pemalsuan dokumen di Polda Sulawesi Selatan dan Barat, Makassar.

Pada tanggal 2 Juli 2015, Abraham diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen di Makassar di Bareskrim Polri, Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Abraham dicecar 10 pertanyaan selama kurang lebih tiga jam.

Kejaksaan Agung akhirnya mengesampingkan perkara (deponering) tersangka Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, Kamis (3/3/2016). Namun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membantah adanya kriminalisasi pada kasus dua mantan pimpinan KPK itu. (tan/tim)