Sebut Media 'Goblok', Organisasi Pers di Papua Kecam Bupati Mimika

Bupati Mimika Eltinus Omaleng
Jakarta, PenaOne - Ketua Indonesia Journalis Network Papua-Papua Barat RI Vanwi Subiyat mengaku kecewa dengan pernyataan Bupati Mimika Omaleng yang mengatakan ‘media Timika goblok’ dihadapan  ribuan ASN, Pemkab Kabupaten Mimika saat apel pagi,  Senin (26/11/2018) lalu.

Pernyataan goblok itu terungkap lantaran media di Papua mengkritisi soal kinerjanya sebagai kepala daerah.

"Jadi pejabat dalam negara demokrasi salah satu yang dihadapi adalah kritik, kalau tidak mau dikritik jangan mau jadi pejabat publik," ujarnya saat dikontak Redaksi PenaOne.com dari Jakarta Jum'at (30/11/2018).

Kata Vanwi, Presiden Jokowi saja sering dikritik media dan tidak pernah mengeluarkan  kata-kata ‘goblok’.

"Lain ceritanya kalau beritanya hoax"

Menurutnya, negara kita adalah negara negara demokrasi sehingga tidak mungkin meninggalkan kritik karena kritik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari demokrasi dan pers demokrasi salah satu fungsinya mengontrol pemerintah yang wujudnya melalui kritik dan pendapat.

“Kemerdekaan pers merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Pers dan demokrasi merupakan dua sejoli," ucapnya lagi.

Kata dia, UU Pers Nomor 40 tahun 1999 sudah mengatur jika sumber atau objek berita berkeberatan dengan berita pers maka gunakan hak jawab dan silahkan lapor ke Dewan Pers. Jadi menurutnya, sudah disediakan instrumen dan mengapa tidak digunakan.

"Ini sebagai suatu kecelakaan di tengah kita mendukung kemerdekaan pers. Baiknya berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya, jangan ditanggapi dengan keras seperti yang dilakukan  Bupati," ujarnya.

Senada, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua Luky Ireuw mengatakan, pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah negara,” ujar Luky Ireuw  yang juga  Pimpinan  Redaksi Cenderawasih Pos.

Ditegaskannya, Pers bahkan mempunyai peran lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi lain yang berpotensi melakukan abuse of power. Pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaannya dan diakui keberadaannya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebabnya pers menjalankan fungsi kontrol bila melihat terjadi penyimpangan terhadap demokrasi dan hukum.

"Jika Bupati Eltinus keberatan pemberitaan media, silahkan berikan klarifikasi dan hak jawab,"ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng menyampaikan kekesalan dan kemarahannya terhadap media di hadapan ribuan ASN Pemkab Kabupaten Mimika saat apel ‪pagi, Senin‬ (26/11/2018).

Dengan nada arogan, Bupati dua periode ini mengatakan “media goblok” lantaran sejumlah pemberitaan yang mengkritisi soal kinerjanya sebagai kepala daerah.

Dalam arahannya itu, Bupati Eltinus merasa geram terkait pemberitaan sejumlah media khususnya di Mimika, diantaranya pemberitaan soal kritikan yang disampaikan salah satu tokoh sekaligus pemerhati di Kabupaten Mimika, Athanasius Allo Rafra terhadap bupati.

Bupati menilai kegoblokan media yang berani menjadikan Allo Rafra sebagai narasumber yang mengkritisi kinerjanya, padahal menurut Omaleng, Allo Rafra adalah lawan politiknya.

"Media juga, goblok kamorang (kalian) ini. Kok lawan politik isi-isi beritanya (Allo) terus,” kata Bupati dengan nada arogan.

Bahkan Eltinus Omaleng dengan tegasnya meminta humas Pemda Kabupaten Mimika untuk meninjau ulang ijin media yang ada di Kabupaten Mimika.

Omaleng juga mengancam akan menghentikan kerjasama Pemda dengan media.

“Siapa yang biayai kamu? Humas, segera cek itu mereka (Media) punya perjanjian-perjanjian dengan pemerintah, cabut itu izin-izin semua. Kamu muat orang yang lawan politik, kamu ikut-ikut pergi wawancara sana. Media juga sama, otaknya sama dengan dia (Allo),” tegas Bupati. (tan/fis)