Belum Terima Surat Pencegahan, Andar Bantah Eks Wagub Bali Sudikerta Dicekal


Andar Situmorang
Jakarta, PenaOne - Polda Bali mengatakan, mantan Wakil Gubernur Bali tahun 2013-2018 I Ketut Sudikerta dicekal lantaran status tersangka yang disangdangnya.

Pada Senin 3 Desember 2018 lalu, Direktur Direskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho membenarkan penyidik mencekal Ketua DPD Partai Golkar Bali ini. Pencekalan dilakukan sejak penetapan tersangka kepada Sudikerta pada Jumat 30 November 2018.

Baca: Permohonan PK Mandeg 7 Tahun, Andar Sebut Pengadilan Tak Becus Kerja!

Selama pencekalan, kata dia, eks pejabat yang akrab disapa Tommy Sudikerta ini tidak diperbolehkan berpergian ke luar Bali.

"Kami sudah mulai melakukan pencekalan sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka," ujar Kombes Yuliar Kus Nugroho.

Wakil Gubernur Bali tahun 2013-2018 I Ketut Sudikerta
Menanggapi pencekalan itu, kuasa hukum Sudikerta Andar Situmorang mengaku heran lantaran Polda Bali begitu mudahnya mengeluarkan pernyataan yang belum benar.

Baca: Andar Minta Saber Pungli Sikat BPN Jateng

"Saya anggap itu belum benar. Sejak dijadikan tersangka Pak Sudikerta belum menerima surat salinan pemberitahuan pencekalan yang dilakukan Imigrasi. Jadi, saya anggap hingga saat ini Pak Sudikerta tidak dicekal kemanapun," tegas Andar Sabtu (8/12/2018).

Andar menyebutkan, didalam Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak menyebut istilah pencekalan atau pencegahan keluar provinsi.

"Didalam UU yang dimaksud pencegahan adalah pencegahan ke pergi ke luar negeri dan masuk dari luar negeri kedalam negeri. Jadi, tidak mengenal istilah pencegahan antar provinsi," ungkapnya.

Baca: Ganjar Pranowo Diminta Cabut Ijin Usaha PT IPU

Masih menurut Andar, pencegahan antar provinsi itu tidak ada. Yang ada adalah tahanan kota, tahanan rumah dan rumah tahanan.

"Ngawur itu Polda Bali," jelas Andar.

Untuk itu, Andar meminta Polda Bali tidak memberikan pernyataan yang bisa merugikan kliennya, termasuk masalah pencekalan atau pencegahan itu. Meskipun sudah menjadi tersangka, Andar berharap, hak-hak Sudikerta tidak 'dirampas' begitu saja.

Bahkan, untuk menguji penetapan tersangka terhadap Sudikerta sah atau tidak, Andar bersama tim kuasa hukum yang tergabung dalam Law Firm Togar Situmorang & Associates (Bali) akan mengajukan praperadilan.

Baca: Dirut PT Industri Usaha Tama Resmi Dilaporkan ke Polda Jateng

"Kami juga akan mendaftarkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Sudikerta. Karena, banyak kejanggalan yang kami terima," pungkasnya.

Ketut Sudikerta resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 150 miliar. Sudikerta berstatus tersangka berdasarkan laporan PT Maspion Grup Surabaya.

Dirinya diduga melanggar melanggar pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KHUP tentang pidana penipuan dan penggelapan, Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang penggunaan surat palsu dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (tim/gah)