Andar Minta Laporan Polisi No LP/3853/VII/2018/PMJ/Dit Reskrimsus Ditindaklanjuti


Jakarta, PenaOne - Andar M Situmorang, pelapor laporan polisi nomor : LP/3853/VII/2018/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 23 Juli 2018 dengan terlapor Hotmas Paris Hutapea meminta Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kabareskrim Polri untuk mekukan percepatan penyidikan perkara hoax yang telah dilaporkannya itu.

"Dengan menerapkan azas persamaan dimuka hukum penyidik harus memerika Hotma Paris Hutapea," ujar Andar Sabtu (1/12/2018) malam.

Bukti laporan polisi Andar Situmorang
Menurut Andar, penyidik harus cepat memberkas perkara penyebaran hoax yang diduga dilakukan Hotman Paris dalam video yang diviralkanya.

"Yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebar luaskan berita bohong untuk menyesatkan dan merugikan  masyarakat umum," jelasnya.


Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menduga Hotmas Paris melangggar UU transaksi elektronik dimaksud pasal 28 ayat 1 diancam  pasal 45 ayat 2 dengan ancaman dipidana penjara 6 tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar.

"Dalam hal ini Hotman Paris saat berada salah sati kafe di kawasan Kelapa Gading dengan sengaja tanpa seijin Kapolri, Kadiv Propam Polri dan Kadiv Humas Polri menyebarkan berita direkam sendiri di TKP video penganyaan yang dilakukan oknum Polri di Bangka Belitung," jelasnya.


Tak hanya itu, masih menurut Andar, Hotman Paris juga mengaku memerintahkan Kapolri, Kadiv Propam dan Kapolda Babel untuk memecat dan menahan oknum Polri AKBP M Jusuf pelaku penganiayaan seorang ibu di Polda Babel.

"Hal itu sangat menyesatkan masyarakat konsumen ITE sekaligus melecehkan institusi Polri yang berhak memberi keterangan kepada masyarakat," kata Andar.


Dalam surat yang telah dikirimkanya, Andar memohon kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres Jakarta Timur agar membuat kasus ini semakin terang.

"Periksa siapa pemberi hak kepada Hotman Paris untuk merekam dan memviralkan berita itu," ujar Andar.

Dilanjutkan Andar, seandainya institusi Polri benar memberi hak merekam video dan mem viralkannya kepada Hotman Paris Hutapea maka hentikan penyidikan perkara itu dan terbitkan SP3.

 "Tapi bila sebaliknya, penyidik harus  cepat menyidik dan menahanan Hotman Paris selanjutnya perkara itu diadili," pungkas Andar yang menjadi Direktur Eksekutif Goverment Again Coruption and Discrimination (GACD) ini. (tim/sal)