Andar: Penanganan Terhadap OPM Tanggungjawab TNI



Jakarta, PenaOne - Penanganan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka  atau OPM sesungguhnya menjadi tangggungjawab penuh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Sabtu, 1 Desember OPM telah menembak 31 pekerja Istaka Karya yang sedang mengerjakan proyek jalan Trans Papua dikawasan Nduga. Tak hanya menyerang pekerja, kelompok OPM juga memberondong tembakan ke pos TNI Yonif 755/Yalet pengamanan Mbua, Nduga Papua.

Baca: TNI Dinilai Lebih Tepat Tangani OPM Papua

Menurut Ketua umum Patriot Muda Indonesia, Andar Situmorang, dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 sudah jelas mengatur tugas dan fungsi TNI.

Presiden Jokowi memberikan selamat kepada Marsekal Hadi Tjahjanto usai dilantik menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12) sore. (Foto@Setkab)
"Pasal 7 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebut; tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara," katanya Kamis (6/12/2018).

Baca: IPW Minta Kapolda Papua Dicopot dari Jabatannya

Dirinya menyebut, gerakan OPM yang sudah jelas-jelas mendeklarasikan diri merdeka dan ingin memisahkan dari NKRI bukanlah tindakan kriminal lagi. Apalagi, kelompok OPM memiliki senjata import standar Nato yang dipergunakan untuk membantai WNI. Itu sudah jelas bukan tindakan kriminal.

"Presiden Jokowi harus mengembalikan tugas TNI sesuai ketentuan UU tersebut," ujarnya.

Baca: Menteri Era SBY Yakin Jokowi Menang 90% di Papua

Pria yang berprofesi sebagai pengacara ini menambahkan, Presiden Jokowi harus memerintahkan Panglima TNI untuk melaksakan UU TNI. Setelah, ditangkap dan bila ditemukan anggota OPM yang masih hidup baru diserahkan ke Polri untuk dilakukan pemeriksaan.

"Bila nanti gerombolannya ada yang ketangkap masih hidup, maka serahkan kepada Polri. Lantas dilakukan pemeriksaan, berkasnya lalu diserahkan ke Kejaksaan. Dari Kejaksaan lalu dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili," jelasnya.

Baca: Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Ditagih

Andar mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut kelompok OPM atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harus ditumpas sampai keakarnya.

"Membentuk negara diatas NKRI adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Maka OPM harus di habiskan sampai keakar-akarnya," pungkasnya. (tim/sal)