IPW Minta Kapolda Papua Dicopot dari Jabatannya


Jakarta, PenaOne - Presiden Jokowi harus segera minta maaf atas kasus pembantaian terhadap 31 pekerja di Yigi, Nduga di Jalur Trans Papua dan segera mencopot Kapolda Papua karena tidak mampu menjaga keamanan proyek strategis tersebut.

Demikian dikatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane.

IPW menilai, apa yang terjadi di Yigi adalah kasus pembantaian dimana dalam dua hari, Sabtu dan Minggu, 31 pekerja terbiarkan terbunuh.

"Kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan Papua, khususnya terhadap pekerja yang sedang mengerjakan proyek ambisius Jokowi, yakni Jalur Trans Papua," kata Neta kepa PenaOne.com Rabu (5/12/2018).

Dirinya melihat, lemahnya koordinasi ini terlihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan  daerah Nduga adalah daerah merah, sementara Kadiv Humas Polri mengatakan daerah aman. Ini jelas membuat publik bingung. Mengingat Jokowi sebagai presiden mengatakan Nduga adalah daerah merah, lalu kenapa pengamanan terhadap pekerja tidak maksimal?

"Atas kecerobohan inilah Jokowi harus minta maaf  dan harus segera mencopot Kapolda Papua," jelasnya.

IPW mendesak Polda Papua segera menjelaskan secara transparan, apa sesungguhnya yg terjadi di Distrik Yigi, kenapa 31 pekerja bisa tertembak, dan bagaimana kronologisnya. Melihat apa yang terjadi di Yigi, itu adalah sebuah pembantaian paling keji yang pernah terjadi di Papua dan itu merupakan kado hitam akhir tahun 2018 kepada Polda Papua sebahi pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di propinsi paling timur Indonesia.

"Kasus pembantaian di Yigi ini juga menjadi kado hitam bagi rakyat Papua dan Bangsa Indonesia. Kss pembantaian 31 pekerja ini sebuah gambaran betapa lemah dan tak berdayanya Kapolda Papua dlm membuat dan menerapkan strategi keamanan bagi masyarakat di daerah itu hingga bisa terjadi pembantaian massal," ujar Neta.

Ironisnya, lanjut Neta, aksi penyerangan tiga hari berturut turut itu terbiarkan. Sabtu dan Minggu kelompok bersenjata membantai pekerja. Lalu Seninnya kelompok itu menyerang Pos Yonif 756/Yalet dan membunuh satu TNI. Dimana intelijen Polda hingga kelompok itu bisa bebas selama tiga hari melakukan pembantaian?

Melihat kenyataan ini strategi dan kinerja Kapolda Papua patut dipertanyakan, apalagi jika mengingat di era kapolda2 sebelumnya kss pembantaian seperti ini tdk pernah terjadi. IPW berharap kss ini segera diungkap dan pelakunya hrs segera ditangkap untuk diproses hukum.

"IPW juga berharap, Presiden Jokowi tidak sekadar menggagas proyek ambisius Trans Papua tapi juga bisa menjamin nasib para pekerjanya hingga tidak dibantai secara sadis seperti di Yigi," pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 31 pekerja Istaka Karya tewas ditembak Organisasi Papua Merdeka (OPM) tak lama setelah mereka melakukan perayaan Papua Merdeka 1 Desember lalu. (yil/tan)