DPRD Sleman Akan Panggil KPUD Soal Lambannya Sosialisasi Pemilu


Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta. @int
Sleman, PenaOne - Ketua DPRD Kabupaten Sleman, provinsi DIY Haris Sugiharta berencana memanggil KPUD Sleman terkait lambannya sosialiasi Pemilu tahun 2019.

Haris mengaku, jika KPUD Kabupaten Sleman memang lamban dalam bekerja melakukan sosialisasi. Sehingga, lanjutnya, hingga saat ini masih banyak warga di Sleman yang belum mengetahui tahapan maupun tatacara Pemilu yang sudah didepan mata.


"Warga ijeh do (masih pada) bingung soal warna dan jumlah kertas suara yang akan dicoblos"

"Kami akan panggil KPUD Sleman hari Kamis 14 Februari nanti," ujar Haris saat dihubungi Redaksi PenaOne.com Minggu (10/2/2019) malam.

Kelambanan sosialisasi KPUD Sleman tersebut juga dirasakannya. Bahkan, saat dirinya yang kini maju kembali menjadi caleg DPRD Kabupaten Sleman dari dapil Sleman I yang meliputi Kecamatan Tempel, Turi dan Sleman turun menyapa konstituennya masih banyak warga yang belum tahu soal warna dan jumlah kertas suara.

Baca Juga: Pengamat: KPU Jangan Sibuk Soal Administrasi, Sosialisasi Lebih Penting

"Saat saya turun ke lapangan menyapa warga masih banyak kok warga yang tidak paham," ungkap Haris.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, KPUD Kabupaten Sleman selama ini belum pernah melakukan sosialisi Pemilu ditingkat Desa.

"KPU Sleman harus proaktif. Secepatnya bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintah yang ada. Sehingga, sosialslisi Pemilu tahun ini bisa terlaksana dengan baik," demikian Haris Sugiharta menjelaskan.

Sebelumnya, warga Desa Caturharjo, Sleman, Yogyakarta Waljiyati (46) mengaku masih kebingungan saat ditanya berapa jumlah dan warna kertas suara dalam Pipres yang akan digelar 17 April Mendatang.

Baca Juga: GACD Wanti-wanti KPU Gunakan Anggaran Sosialisasi Sebaik Mungkin

"Masih belum begitu paham jumlahnya kertas suaranya berapa. Yang saya tahu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan nomor 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Warnanya apa saya belum begitu paham," ujarnya.

Dihubungi terpisah, anggota DPRD Provinsi DIY Slamet mengatakan,  kurangnya sosilaisi KPU tidak hanya terjadi di Kabupaten Sleman. Dia mengatakan, kurangnya sosialiasi KPU juga terjadi di Kabupaten Gunung Kidul.

"Bahkan saya sosialisasi di 18 Kecamatan di Gunungkidul jawabanya juga gitu," katanya. (guh/mah)

Baca Juga: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Persiapkan 30 Tahun Sultan Bertahta