Kinerja DKN Beda dengan Komnas HAM

Gedung Komnas HAM
Jakarta, PenaOne - Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migrant Care Relawan Jokowi atau ReJo, Kastorius Sinaga menegaskan, Dewan Kerukunan Nasional atau DKN yang akan dibentuk pemerintah berbeda dengan Komnas HAM.

"DKN sangat berbeda dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk sebagai lembaga “watchdog pelanggaran HAM” dan jaminan hak-hak kewarganegaraan individu dan kelompok masyarakat," kata Kastorius, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Relawan Jokowi Sebut Pembentukan DKN Sangat Mendesak

Dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, Universitas Indonesia atau UI ini menjelaskan, DKN lebih luas fungsi dan tujuan pembentukannya.

Karena, masih menurut Kasto, Dewan ini, disamping menyelesaikan konflik dimasa lalu juga akan bergungsi untuk menciptakan iklim politik yang kondusif terhadap persatuan, kerukunan, toleransi dan relasi-relasi kekuasaan yang sehat dan produktif antara masyarakat dan negara.

"Artinya, DKN dapat berfungsi sebagai perluasan fungsi KRN (Komite Rekonsiliasi Nasional) yang gagal terbentuk pasca tumbangnya rejim Soeharto di 1998," jelasnya.

Dikatakannya, disamping menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum tuntas, DKN bertindak untuk menarik pelajaran dari kasus tersebut untuk mendukung iklim politik yang ramah terhadap kerukunan, toleransi dan persatuan.

Baca Juga: Pembentukan DKN Tak Ada Kaitan dengan Pilpres

"Juga didaamnya tentu akan ada perubahan berbagai reformasi kebijakan ekonomi, sosial dan hukum guna mewujudkan kerukunan sosial berdimensi jangka panjang," pungkas  Kastorius.

Baca Juga: Demokrat: Pembentukan DKN Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

Sebelumnya, sejak tahun 2018 lalu pemeintah terus menggodok pembentukan DKN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie yang ikut membahas pembentukan DKN mengatakan, lembaga tersebut nantinya akan berfokus menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Jimly, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. (gah/fik)