Relawan Jokowi Sebut Pembentukan DKN Sangat Mendesak


Kastorius Sinaga
Jakarta, PenaOne - Ketua Divisi Hukum, Advokasi dan Migrant Care Relawan Jokowi atau ReJo, Kastorius Sinaga menilai, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional atau DKN sangat mendesak dan releven jika dibentuk saat ini.

Menurut Kastorius yang juga alumni doktoral dari Universitas Bielefeld Jerman sosiolog itu menilai masalah intoleransi, disintegrasi dan konflik sosial berbasis politik identitas dan perebutan sumberdaya telah sangat nyata menjadi sumber ancaman keamanan nasional yang bila tidak diresponse dengan tepat bisa menggiring bangsa Indonesia ke jurang konflik dan perpecahan.

Baca Juga: Demokrat: Pembentukan DKN Hanya Bagi-bagi Kekuasaan

"DKN ini dapat mencegah ke arah itu. Dewan seperti ini, dengan istilah yang berbeda namun fungsi yang sama, juga kerap dibentuk di negara-negara lain khususnya di negara-negara yang mengalami demokratisasi namun terancam jatuh ke dalam berbagai konflik," kata Kastorius di Jakarta Sabtu, (9/2/2019).

Kastorius memberi contoh, pembentukan lembaga sejenis DKN ini juga ada dilakukan di negara-negara lain. Jadi, bukan hanya ada di Indonesia.

"Di negara lain seperti di Timur Tengah, Afrika Selatan atau negara-negara bekas Eropa Timur, Dewan sejenis juga ada dan efektif memfasilitasi penyelesaian konflik atau conflict resolution, baik berdimensi historis ataupun SARA. Jadi memang pembentukan DKN di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan," jelas Dosen Pascasarjana Bidang Ilmu Sosial, Universitas Indonesia itu.

Baca Juga: ReJo: Tuntutan Amien Rais Copot Kapolri Bentuk Intimidasi Politik

“Terlebih karena gagalnya Pemerintah membentuk KRN (Komite Rekonsiliasi Nasional) pasca rejim Orde Baru di 1998, pembentukan DKN untuk mengambil-alih fungsi RKN perlu dipertimbangkan Presiden Jokowi saat ini,” pungkas Kasto yang turut berjuang melawan rezim Orde Baru dari barisan kaum intelektual saat itu.

Sebelumnya, sejak tahun 2018 lalu pemeintah terus menggodok pembentukan DKN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie yang ikut membahas pembentukan DKN mengatakan, lembaga tersebut nantinya akan berfokus menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Kastorius: Tangkap Aktor Dibalik Surat Hoax Panggilan KPK ke Kapolri

Menurut Jimly, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

"Konsep Perpres sudah dibicarakan tadi. Kami memberikan masukan-masukan. Nanti keputusan presiden akan dikeluarkan untuk 17 orang," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM, Muladi, yang juga salah satu pembahas pembentukan DKN uusai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (5/6/2018). (fit/gus)