Jokowi Diminta Bentuk Tim Pencari Fakta Penculilkan Aktivis



Presiden Joko Widodo
Jakarta, PenaOne - Pembentukan Satgas oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian, per tanggal 8 Januari 2019 untuk mengusut kasus penyerangan pada penyidik KPK Novel Baswedan, direspon positif oleh Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo.

Namun, Karyono Wibowo juga mendorong pada pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla untuk tidak hanya menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Tapi juga agar segera menuntaskan kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di masa lalu, seperti kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa.

Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, langkah membentuk tim satgas untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan sudah tepat. Tetapi penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti kasus penculikan aktivis juga harus segera dituntaskan. Pasalnya, kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas. Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang.

Menurut Karyono, kasus penghilangan orang secara paksa tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini sudah menjadi sorotan internasional.

"Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk tim satgas Novel Baswedan  tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengungkap kasus ini," ujar Karyono dalam pesan elektronik, Senin, (14/01/2019).

Karyono melanjutkan, Pembentukan Tim Satgas untuk merespon tuntutan publik agar kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memang penting, tapi penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting.

Menurut Karyono, sebelum akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2019, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.

"Kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan orang secara paksa ini harus segera diungkap dan dituntaskan untuk mengjilangkan beban sejarah di masa lalu. Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," tutup Karyono. (lis/fad)
Reaksi: 

Related

JOKOWI 8923990811155320218

Jokorner App


Terbaru

Populer

Comments

item