Anggota DPRD Gunungkidul Banyak yang Belum Lapor LHKPN


Yogyakarta, PenaOne - Masih banyak anggota DPRD Gunungkidul yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari hasil sosialisasi diketahui ternyata banyak anggota DPRD yang belum paham terkait dengan mekanisme dan tata cara pelaporan LHKPN.

“Kami sudah menyiapkan petugas untuk membantu dalam pengisian dan laporan LHKPN,” kata Sekretaris DPRD Gunungkidul Drs Agus Hartadi MSi.

Untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini sifatnya pribadi karena menyangkut tentang kekayaan, tetapi jika anggota DPRD kesulitan dalam pengisian, maka akan dibantu. Staf DPRD sudah diikutsertakan untuk mengikuti sosialisasi. Sedangkan mengenai tingkat kehadiran dalam sosialisasi LHKPN khususnya para anggota DPRD juga banyak yang hadir.

Namun demikian, ada beberapa anggota DPRD yang absen karena urusan masing-masing dan karena sakit. Dasar sosialisasi ini dilakukan di DPRD Gunungkidul karena rendahnya anggota DPRD untuk melaporkan LHKPN. 

“KPK membaca data dari Gunungkidul, masih minim yang melaporkan,” imbuhnya dikutip krjogja.com.

Sementara Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Drs Supriyadi mengatakan, anggota DPRD tetap berkomitmen untuk menyampaikan LHKPN. Selain itu, jika ingin maju dalam calon legislatif pada pemilu mendatang memang ada syarat harus melampirkan LHKPN untuk penetapan calon terpilih.

Usai mendapatkan sosialisasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para anggota DPRD Gunungkidul diberikan form pengisian awal LHKPN, dan mereka pun melakukan pengisian LHKPN secara online.

 “Form ini bisa menjadi data karena isinya hampir sama dengan yang di eLHKPN. Jadi, form itu bisa dijadikan pemandu pada saat pengisian dalam aplikasi,” ucapnya.

Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Gunungkidul Iskandar, mengatakan kewajiban menyerahkan laporan harta kekayaan untuk pegawai di lingkup pemerintah kabupaten hanya berlaku pada pejabat eselon II maupun bendahara yang mengelola keuangan di atas Rp 500 juta. Untuk di Gunungkidul tercatat ada 85 pegawai yang wajib melaporkan LHKPN. 

Dari jumlah tersebut, baru 81 pegawai yang sudah menyatakan laporan. Pelaporan terhadap KPK menggunakan sebuah aplikasi eLHKPN sehingga para pelapor jauh lebih dipermudahkan dalam pengisian maupun mekanisme lainnya. (Bmp/has)
Reaksi: 

Berita Terkait

YOGYAKARTA 7944485608441509830

Terbaru






close





Populer

Comments




item