Demokrat: Pembentukan DKN Hanya Bagi-bagi Kekuasaan


Jemmy Setiawan
Jakarta, PenaOne - Recana pemerintah yang akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dinilai sebagai bentuk-bagi kue kekuasaan semata. Lembaga ini, juga dinilai nantinya tidak jelas muaranya.

"Pemerintah jangan melebarkan arena permainan bagi-bagi kue kekuasaan sehingga terkesan mengada-ada sekali atas lembaga ini," kata Ketua DPP partai Demokrat Jemmy Setiawan Sabtu (9/2/2019).

Baca Juga: DPP Demokrat Bantah 35-48 % DPD dan DPC Dukung Jokowi

Dikatakan Jemmy, munculnya wacana pembentukan DKN ini banyak asumsi yang akan terbangun di kepala publik. Dia mempertanyakan, ini lembanga admistratif atau lembaga penegakan hukum/penindakan tidak jelas muaranya.

"Jika ini ada lembaga yang independen menjadi penyambung kepentingan publik kepada kekuasaan sudah ada Komnas HAM tentunya," ujar Jemmy.

Saat ini menurut Jemmy, pemrintah harusnya melakukan efisien disetiap instansi. Jangan malah menghambur-hamburkan anggaran yang tidak jelas juntrungannya.

"Saat hari ini perintah harusnya mengencangkan ikat pingang untuk mendistribusi logistiknya kepada pos- pos yang lebih bermanfaat," tuturnya.

Baca Juga: Demokrat Bantah SBY Terlibat Proyek E-KTP

Jika pemerintah tetap ngoyot melakukan pembentukan DKN dirinya menyarankan agar di bentuk panitia seleksi (pansel) yang jelas. Sehingga, orang-orang yang akan diduduk didalam nantinya merupakan orang yang berkompeten.

"Jika ini tetap dilaksanakan pansel nya harus melibatkan kampus bukan ditunjuk sesuai kehendak pemerintah sendiri," pungkas Jemmy Setiawan.

Sebelumnya, sejak tahun 2018 lalu pemeintah terus menggodok pembentukan DKN.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie yang ikut membahas pembentukan DKN mengatakan, lembaga tersebut nantinya akan berfokus menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Baca Juga: Demokrat Minta Kepala BIN Dicopot

Menurut Jimly, termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

"Konsep Perpres sudah dibicarakan tadi. Kami memberikan masukan-masukan. Nanti keputusan presiden akan dikeluarkan untuk 17 orang," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM, Muladi, yang juga salah satu pembahas pembentukan DKN uusai mengikuti rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (5/6/2018). (zul/bad)
Reaksi: 

Berita Terkait

JEMMY SETIAWAN 1112260868868484122

Terbaru






close





Populer

Comments




item