Terkait Uji Kompetensi Kesehatan, Darmizal: Dosa Masa Lalu Jangan jadi Beban Jokowi

Presiden Joko Widodo dan HM Darmizal (kanan)

Bukittinggi, PenaOne - Pencabutan Peraturan Menteri Ristek Pendidikan Tinggi atau Permenristekdikti nomor 12 tahun 2016 tentang Ujian Kompetensi (Ukom) menyeruak saat digelarnya kuliah umum bertema "Mengembangkan Jiwa Enterprenuer dan Strategi Menghadapi Permasalahan Pendidikan Kesehatan Indonesia" yang diadakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Fort De Kock Bukittingggi, Sumatera Barat, Selasa (12/1/2019).

Permintaan pencabutan tersebut disampaikan salah satu alumni Kampus tersebut bernama Khaerul Abas.

Baca Juga: Ferari: Mari Kita Perbaiki Uji Kompetensi Kesehatan

"Kami menilai peraturan menteri tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan," jelasnya.

HM Darmizal MS

Tokoh minang, HM Darmizal MS yang menjadi pembicara utama pada acara tersebut mengaku kaget dan sangat sedih atas laporan yang penuh urai air mata dari para mahasiswa dan civitas akademika STIKes Fort De Kock.

"Peristiwa ini harus diluruskan. Janganlah "dosa masa lalu yang kena imbasnya Jokowi. Beliau ini orang baik," jelas Darmizal.

Ditempat yang sama Pembina Yayasan STIKes Fort De Kock Drs. H.Zainal Abidin, MM, menyatakan, kami beserta 1.536 Perguruan Tinggi atau PT Kesehatan dengan sekitar 3,6 juta mahasiswa diseluruh Indonesia, sangat memohon kepada bapak Presiden Ir. H. Joko Widodo, untuk melalukan  perbaikan Uji Kompetensi tersebut dengan mencabut peraturan Menteri No 12 dan kembalikan sesuai Undang-undang.

Zainal Abidin (kanan)

Menurut Zainial Abidin, Permen nomor 12 tahun 2016 merupakan kelanjutan dari Surat Edaran Dirjen Pendikidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nomor 704 tahun 2013 tentang Uji Kompetensi secara exit exam.

Masih menurut pengurus Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Seluruh (HPTKes) Indonesia ini, uji kompetensi seharusnya diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan organasasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga seritifikasi yang terakreditasi.

"Ini amanat Undang-undang yang tidak boleh dilanggar," ujarnya.

Hadir menjadi pembicara dalam kesempatan tersebut Dubes Republik Cheko Dr. H. Aulia Aman Rachman dan mantan anggota Komisi VI DPR RI Ferari Roemawi. (kal/tan)