Naldy Haroen: Ijin PT Pemuda Pembela Bangsa Lengkap

Jakarta, PenaOne - Kuasa hukum PT Pemuda Pembela Bangsa yang memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Vivari, Naldy Haroen membantah jika pihaknya tidak memiliki ijin seperti yang dituduhkan.

"Ijin kami lengkap kok. Ada ijin pengambilan air mata air (sipam)," kata Naldy Haroen kepada PenaOne.com Jum'at (8/3/2019).

Naldy Haroen menjelaskan, ijin sipam kepada PT Pemuda Pembela Bangsa dikeluarkan oleh  pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor 546.2/SIPAM. 02997-BPMTPSTP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.

Surat ijin PT Pemuda Pembela Bangsa dari pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Menurutnya, dalam kutipan surat ijin dari pemerintah Kabupaten Purwakarta soal ijin pengambilan air mata air (sipam) yang diberikan kepada PT Pemuda Pembela Bangsa dengan penanggung jawab dr Hanson Barki itu terletak di Desa Nelagasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dengan koordinat (UTM) 48M 0774260 UTM 9258104 dengan debit air yang diturap 0.38 liter/detik.

Bahkan lanjut Naldy Haroen, dalam surat itu juga tertera jumlah maksimum air yang boleh diambil yakni 32,83 m3/hari.

Surat ijin PT Pemuda Pembela Bangsa dari pemerintah Kabupaten Purwakarta.

"Surat ijin itu berlaku 10 tahun. Jadi, surat-surat kami lengkap semua. Ada ijin amdal dan lain-lainnya juga," kata Naldy Haroen.

Maka dari itu, masih menurut Naldy Haroen, dia dan kliennya akan menggelar jumpa pers untuk memberitahu jika pihaknnya memang mempunyai ijin usaha yang resmi.

Surat ijin PT Pemuda Pembela Bangsa dari pemerintah Kabupaten Purwakarta.

"Kita akan menjelaskan semua saat jumpa pers nanti," pungkas Naldy Haroen sembari menyebut jumpa pers akan digelar Sabtu 9 Maret di Wannabe Caffe and Resto Jalan Ahmad Dahlan No 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri telah menyegel pabrik PT Pemuda Pembela Bangsa yang memproduksi AMDK di Purwakarta, Jawa Barat. Dirtipidter Bareskrim Polri menemukan air kemasan itu mengambil sumber airnya dari area yang masuk daftar zona kritis.

Kasubdit IV Dirtipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol Parlindungan Silitonga menyebut sumber mata air yang digunakan berada di Purwakarta.

"Sumber airnya diambil dari sumber mata air yg berlokasi di wilayah daerah aliran sungai (DAS) Citarum yang berlokasi di Kampung Nenggeng, Desa Neglasari, Darangdan, Purwakarta," kata Parlindungan melalui pesan singkat, Kamis (7/3/2019).

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu sebenarnya tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengelola air kemasan dari sumber air tersebut.
Dengan demikian, Parlindungan menyebut bahwa perusahaan itu telah melanggar pasal 15 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

"Diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber air tanpa ijin dari pemerintah," ujarnya.

Ia menambahkan pula bahwa produk AMDK dengan merk dagang Vivari itu tidak dijual bebas ke masyarakat.
Melainkan diperjualbelikan secara khusus kepada para pelanggan di sebuah rumah terapi yang berada di Bandung.

Dimana diketahui, tempat terapi itu dimiliki oleh satu orang yang sama dengan pemilik perusahaan yang memproduksi air mineral tersebut.

"Yang mana klinik tersebut merupakan milik HB. Air minum itu juga milik orang yang sama," pungkasnya. (tan/dbs)