Akibat Ekploitasi Pasir Laut, Penghasilan Nelayan di Batam Anjlok

RESAHNYA sejumlah warga Pulau Dangken Kelurahan Pulau Terong Belakang Padang akibat penambang pasir laut membuat  Wakil Ketua I DPRD Kepri Rizki Faisal  angkat bicara.

Ketua PENA 98 Kepri, menyesalkan adanya eksploitasi pasir laut di kawasan pulau tersebut.

"Selama beberapa waktu belakangan ini, kita sudah mendengar permasalahan yang ada di masyarakat. Karena kita juga sudah jumpa bersama rekan-rekan dari pulau yang mengeluh akan adanya aktivitas tambang tersebut," ungkap Kiki sapaan aktivis 98 itu, Senin (24/6/2019) kemarin.

Penambangan pasir di laut di sekitar perairan Pulau Dangkan kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam oleh salah satu perusahaan berinisial PT RP, sempat menjadi viral dan tranding topic di media sosial.

Dimana yang isi postingan tersebut banyak masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan pasir laut tersebut, disebabkan penambangan pasir laut dinilai akan merusak ekosistem laut. Karena masyarakat pulau, nelayan khusus nya sangat bergantungan hidup dengan laut.

Rizki Faisal

Dilihat dari kasat mata dilokasi pertambangan pasir laut yang berlokasi 800 meter dan kurang 2 mil dari bibir pantai terdekat, itu sangat mengganggu mata pencaharian warga yang kebanyakan nelayan, serta menabrak Undang-Undang Kementerian Kelautan. Apalagi di lokasi pertambangan pasir laut masih termasuk dalam area tangkap nelayan.

Banyaknya keluhan masyarakat dan nelayan sekitar, Wakil Ketua I DPRD Kepri ini akan memanggil beberapa dinas terkait untuk menanyaki persoalan peraturan yang ada.

"Intinya tidak akan kita biarkan rakyat berjuang sendirian menyuarakan asripasi mereka, di mana rakyat membutuhkan pembelaan terkait persoalan yang menimpa mereka maka disanalah suara Dewan atau perwakilan rakyat harus menjadi suara terdepan untuk membela. karna itu menjadi tugas kami menjabat sebagai wakil rakyat di Provinsi Kepri,” tegas Rizki.

Dalam waktu dekat kami akan menanyakan beberapa instasi terkait Amdal, Izin tambang pasir laut dan sebagainya.Kami juga meminta kepada Gubernur Kepri tidak hanya berpikir untung rugi semata.

"Kami minta kajian tentang implikasi ke nasib rakyat pun harus di utamakan, karna keberadaan kita semua menjadi pemimpin untuk mengurusi rakyat bukan semata membesarkan oknum pengusaha. Kesejahteraan rakyat harus terpenuhi," pungkasnya. (aulia/guh)