Pendiri Demokrat: Yang Dipecat Penumpang Gelap, Bukan Max dan Mubarok


PENDIRI partai Demokrat Hencky Luntungan membela kedua rekannya Max Sopacua dan profesor Ahmad Mubarok yang kini diminta dipecat dari partai yang didirikannya lantaran menghembuskan wacana Kongres Luar Biasa atau KLB.

Baca Juga: Wanhor Demokrat Minta Semua Kader Tak Bicara KLB

Menurut Hencky, sesungguhnya kedua orang tersebut ingin menyelamatkan partai Demokrat dari ambang kehancuran yang lebi parah. Karena, sejak dipimpin SBY partai Demokrat justru mengalami penurunan suara dalam setiap Pemilu.

"Persoalan pembentukan sebuah lembaga oleh Max Sopacua dan Prof A. Mubarok adalah untuk menyelamatkan partai Demokrat. Itu dinamika organisasi," kata Hencky dalam siaran persnya, Senin (17/6/2019).

Kata Hencky, terlalu dini untuk mengusulkan pemecatan terhadap kedua tokoh ini bersama rekan-rekannya. Sebab, lanjut dia, pak Max dan pak Mubarok adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah partai Demokrat. Mereka adalah pendiri atau "pemilik rumah" partai Demokrat.

Baca Juga: Ini Kata Profesor Subur Budhisantoso Soal KLB Partai Demokrat

"Bagaimana mungkin 'penumpang' mau mengusir tuan rumah," jelasnya.

Justru masih menurut Hencky, yang harus disingkaran adalah para penumpang gelap di internal partai Demokrat. Karena, kami hanya ingin Demokrat kembali fitrah, menjadi partai terbuka, nasionalis, religius, berpolitik cerdas dan santun.

"Perlu disadari bahwa yang mengusulkan pemecatan tau diri, justru mereka itulah yang merusak marwah partai Demokrat. Mereka harus dipecat," ujarnya.

Hencky mejelaskan, mendirikan sebuah partai politik dan langsung mengantarkan seseorang menjadi Presiden dua kali berturut-turut tidaklah mudah.

"Mohon maaf pak SBY saja masuk tahun 2003. Saat itu partai Demokrat sudah exist," kata Hencky.

Baca Juga: Pengamat: KLB Demokrat Sah-sah Saja Digelar

Dia pun meminta orang-orang yang sering membuat gaduh dan berbicara tidak santun itu segera hengkang dari partai Demokrat dan membuat partai baru. "Kalo jiwa kutu loncat politisi kacangan dan tidak santun sebaiknya buatlah partai baru saja".

"Sebaikanya SBY yang justru segera menyingkirkan para penumpang gelap yang ada di partai Demokrat," pungkas Hencky Luntungan.

Baca Juga: 40 Persen DPD dan DPC Demokrat Setuju KLB Digelar

Sebelumnya, kader senior partai yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendesak agar DPP Partai Demokrat menggelar KLB. Mereka adalah Max Sopacua, Ahmad Mubarok dan Ahmad Yahya.

Mereka menuntut penyelenggaraan KLB Demokrat paling lambat 9 September 2019.

Max Sopacua, Ahmad Mubarok dkk saat menggelar jumpa pers.
"Kami menetapkan momentum puncak GMPPD dengan menyiapkan, mendorong dan melaksanakan suksesnya Kongres Luar Biasa," ucap Anggota GMPPD Max Sopacua ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019).

Baca Juga: Politisi Senior Tuntut KLB Partai Demokrat

Max meyakini KLB Demokrat bisa menyelematkan nasib partai. Sebab, terjadi penurunan prestasi partai sejak Pileg diselenggarakan dari 2009 hingga 2019.

Tercatat, perolehan suara partai di Pileg 2009 mencapai 21,7 juta. Demokrat menjadi partai pemenang Pileg 2009. Perolehan Demokrat lantas menurun di Pileg 2014 dengan 12,4 juta suara dan menempati peringkat empat.

Puncak penurunan terjadi di 2019. Demokrat hanya mendapat 10,8 juta suara dan menempati peringkat ketujuh di Pileg 2019.

Belakangan bentuk keprihatinan mereka terhadap partai Demokrat itu "dibalas" dengan suara pemecatan dari anak buah SBY, seperti yang dikatakan Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand Hutahaean menegaskan usul sanksi pemberhentian bagi penggagas KLB kadung menguat. Dewan Kehormatan PD disebut bakal segera bekerja sesuai kewenangan mereka.

Baca Juga: Demokrat Sumut Tolak Kongres Luar Biasa

"Usulan sanksi tersebut kemudian juga mencuat agar penggagas KLB diberhentikan atau dipecat. Terkait ini, akan menjadi wilayah Dewan Kehormatan. Lembaga dalam organisasi yang dipimpin Amir Syamsudin ini tentu akan bekerja sesuai kewenangannya. Maka kami menyerahkan kepada Dewan Kehormatan terkait usul pemberhentian tersebut," jelas Ferdinand, Sabtu (15/6/2019) malam. (gah)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 4559621492434815557

Terbaru






close





Populer

Comments




item