ReJo: Ngawur, Yang Sebut Ma'ruf Amin Karyawan BUMN


KETUA umum Relawan Jokowi atau ReJO, HM Darmizal MS, menilai, tim kuasa hukum pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinilai terus mencari-cari kesalahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk melengkapi berkas gugatannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Bahkan, kata Darmizal, posisi Ma'ruf Amin di anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah dijadikan salah satu alasan.

"Itu jelas berbeda. Posisi pak Ma'ruf Amin disana bukan sebagai pegawai BUMN," kata Darmizal kepada wartawan Rabu (12/6/2019).

Menurutnya, anak perusahaan BUMN tidak serta merta menjadi bagian dari BUMN itu sendiri. "Kan tujuan mereka adalah sengketa Pilpres, dengan mencari berbagai hal yang dianggap sebagai kelemahan untuk dijadikan sasaran tembak. Jadi, rasanya yang menyebut  Prof. DR (HC) KH Ma'ruf Amin sebagai pegawai BUMN, adalah ngawur dan kurang cerdas".

Masih kata dia, definisi BUMN tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan.

Sebab, lanjutnya, pemegang saham BSM adalah PT. Bank Mandiri dan PT. Mandiri Sekuritas. Sedangkan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT. Bank BNI dan PT. BNI Life Insurance.

"Jadi tidak ada penyertaan modal negara secara langsung. Ini berbeda, kecuali jika beliau sebagai calon adalah seorang menjadi Direksi, Komisaris atau karyawan Bank Mandiri atau Bank BNI, dimana negara menjadi pemegang saham melalui penyertaan langsung dengan menempatkan modal disetor yang dipisahkan dari kekayaan negara," ujarnya.

Cawapres Ma'ruf Amin sendiri juga sudah membantah jika dirinya bukan karyawan BUMN. Menurut Amin, jabatan dirinya di dua Bank itu tidak mengartikan jika dirinya sebagai karyawan.

Kedua bank tersebut, menurut Ma'ruf, juga merupakan anak perusahaan BUMN yang tidak dikategorikan sebagai BUMN.

"Bukan! Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan. Iya DPS. DPS kan bukan karyawan," jelas Ma'ruf Amin di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Sebelumnya tim kuasa hukum Prabowo- Sandiaga mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019. Mereka datang untuk memperbaiki permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2019.

Ketua tim kuasa hukum, Bambang Widjojanto, mengatakan ada tambahan poin dalam gugatannya. Salah satunya adalah terkait dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Pemilu yang dilakukan Ma'ruf Amin.

"Menurut informasi yang kami miliki, pak Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, dalam laman BNI Syariah dan Mandiri Syariah, namanya masih ada. Itu berarti melanggar Pasal 227 huruf p," kata Bambang Senin, (10/6/2019). (gah/fit)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 3917831704129421523

Terbaru






close





Populer

Comments




item