Pendiri Demokrat Jawa Barat Ancam Laporkan Ferdinand ke Polisi


PENDIRI Partai Demokrat Jawa Barat  Yan Rizal Usman mengancam akan melaporkan Ketua Divisi Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen ke Polda Jawa Barat.

Ancaman Yan Rizal itu merujuk ucapan Ferdinand yang menyebut para pendiri partai Demokrat tidak mempunyai hak suara dalam Kongres sebagaimana tertuang dalam AD dan ART partai tersebut.

Baca Juga: Hari Ini, Puluhan Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Berkumpul

Sebelum melaporkan Ferdinand ke Polda Jawa Barat Yan Rizal masih berbaik hati. Dirinya, memberikan batas waktu 3 kali 24 jam agar yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD) seluruh Indonesia melalui semua media elektronik, media cetak dan media online.

“Jika dalam kurun waktu tersebut Ferdinand tidak meminta maaf, dengan sangat terpaksa maka kami akan  menempuh upaya hukum dengan membuat laporan ke Polda Jawa Barat,” kata Yan Rizal Rabu (3/7/2019) malam kepada PenaOne.com.

Dirinya menyebut akan melaporkan Ferdinand ke Polda Jawa Barat dengan jeratan Undang-undang (UU) ITE.

Yan Rizal Usman (kiri) tengah berbincang dengan koleganya. @Ist
"Saya menduga Ferdinad telah melanggar UU ITE tahun 2016 dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga sangat merugikan dan mencemarkan nama baik para pendiri dan deklarator partai Demokrat se tanah air," ujarnya.

Baca Juga: Pengamat: KLB Demokrat Sah-sah Saja Digelar

Yan Rizal menyebutkan bunyi salah satu ayat dalam UU ITE tersebut berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Sebelumnya, desakan Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat didengungkan oleh FKPD. Dimotori Hengki Luntungan, Sahat Saragih, dan Subur Sembiring, mereka menyoroti turunnya perolehan suara partai di pemilihan legislatif 2019.

Mereka menganggap SBY telah gagal memimpin partai sehingga menyebabakan suara partai yang terus turun.

Menanggapi desakan KLB partai Demokrat tersebut, Ferdinand Hutahaend mengatakan orang-orang dalam FKPD itu tak memiliki hak suara di dalam partai.

Baca Juga: Demokrat Sumut Tolak Kongres Luar Biasa

Ferdinand pun menyebut para anggota FKPD yang menyerukan kongres luar biasa itu sebagai orang-orang yang tak tahu diri. Dia menilai, mereka hanya ingin mencari popularitas di kancah politik. Kata Ferdinand, para pendiri partai ini bukanlah siapa-siapa.

"Bagi kami di DPP Partai Demokrat, sebetulnya tidak ingin menanggapi kelompok ini yang kami kategorikan sebagai kelompok tak tahu diri, kelompok yang tak paham aturan dan kelompok yang hanya sedang memanfaatkan situasi untuk mencoba eksis di kancah politik," kata Ferdinand melalui keterangan tertulis, Selasa, 2 Juli 2019.

Baca Juga: Hinca Panjaitan Tegaskan Tak ada KLB Partai Demokrat

Ferdinand menuturkan, dalam aturan partai, yang memiliki hak suara ialah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. DPD dan DPC ini pula yang menurutnya mempunyai hak suara untuk mengevaluasi kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Mereka ini menggunakan dan memperalat nama Forum Pendiri partai sementara para pendiri partai itu tak punya hak suara. Forum pendiri ini tidak ada dalam AD/ART partai," ucap Ferdinand. (fika/tan)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 6632728062792224162

Terbaru






close





Populer

Comments




item