Dubes Helmy dan Wajah Wacana Keagamaan


DISELA-sela kegiatan syukuran yang dikenal dalam bahasa Bugis Makassar dengan istilah Cera' kenaikan tingkat di Universitas Al Azhar Cairo Mesir, mahasiswa Indonesia asal Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Forum Kajian Al Baiquni terlibat diskusi serius dengan Bapak Duta Besar RI untuk Mesir, Helmy Fauzy (15 Agustus 2019) di Dokki, Giza terkait sejumlah fenomena keagamaan di tanah air.


Wacana dai dan khatib tanpa standar kompetensi menjadi topik paling menarik. Padahal, para dai dan khatib dipercayakan membangun wacana keagamaan moderat dalam bingkai kekinian, sebuah wacana Islam yang ramah dan memperhatikan platfrom kebangsaan.

Transformasi sistem pendidikan keagamaan Islam telah membawa pergeseran. Khususnya pada kaburnya bahkan hilangnya standar kompetensi seorang da'i dan khatib. Saat ini, siapa pun tampil memberi taushiyah, bahkan memberi fatwa.

Hal ini semakin diperkuat dengan merebaknya fenomena da'i seleb. Gejala ini umumnya mengambil pijakan pada hadits, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat".


Pemahaman literal Hadits tersebut mendorong lahirnya tanggung jawab dan semangat dakwah. Tentu saja, perlu ditekankan, hadits Nabi tersebut bukan bersifat mutlak dan tanpa batasan.

Dalam berbagai literatur, hadits ini ditempatkan dalam pembahasan tentang keutamaan ilmu. Hal ini mengisyaratkan bahwa perintah menyampaikan harus berpijak pada kompetensi keilmuan seperti halnya berbagai profesi lainnya.

Penggalan akhir hadits bahkan memberi penegasan untuk bersikap hati-hati dalam menisbahkan sebuah hadis kepada Rasulullah.

Di sisi lain, Islam juga merupakan profesi yang membutuhkan standar kompetensi, seperti kedokteran, tehnik dan berbagai profesi lainnya. Seringkali, ilmu agama dikomparasikan dengan ilmu kedokteran. Jika ilmu Islam diproyeksikan untuk membangun dimensi "kesehatan" agama seseorang, profesi kedokteran diproyeksikan membangun kesehatan fisiknya. Dalam banyak kasusnya, kondisi sakit yang menimpa fisik hanya mengancam nyawa seseorang. Tapi "sakit" agama bisa mengancam kehidupan banyak orang dalam tempo waktu yang tidak singkat.

Di sisi lain, wacana ini berhubungan dengan tersedianya praktisi fatwa yang setiap saat diharapkan memberi resep keagamaan yang mampu memberi solusi yang mencerahkan. Diperlukan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, baik yang bersifat individual maupun komunal.

Jika klinik kesehatan tersedia dimana-mana dengan standar kompetensi yang ditetapkan hukum, klinik fatwa semestinya juga disiapkan di setiap tempat. Hal ini dipertegas dengan pernyataan dalam literatur fiqh yang mengharamkan untuk menetap dalam sebuah wilayah tanpa ahli agama dalam batasan ​jarak qashar.

Dalam bingkai komunal, Dubes Helmy mengharapkan ke depannya Indonesia perlu memiliki Lembaga fatwa seperti yang ada di Mesir.

"Diperlukan lembaga pemegang otoritas penetapan fatwa demi terwujudnya persatuan bangsa," ungkap Dubes Helmy Fauzy yang saat ini telah bertugas selama tiga tahun lebih sebagai Kepala Perwakilan RI di Mesir.

Hadir dalam syukuran dan diskusi dimaksud, Mahkamah Mahdin, Lc, MA Kandidat Doktoral Universitas Al Azhar Cairo, Dr. Ali Hanafi alumni doktoral dari Maroko, Syamsu Alam, Staf KBRI Cairo, Misbahuddin Abd Wahab, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi (KKS), Ryas Maududdin, Ketua FK. Al Baiquni dan sejumlah mahasiswa penggiat kajian keagamaan, Forum Kajian Baiquni (Baiquni For Islamic Research and Study- B-first) Cairo, Mesir. (fika)
Reaksi: 

Berita Terkait

pilihan 5434001179529761767

Terbaru






close





Populer

Comments




item