Plt Gubernur Kepri Diminta Jatuhkan Sanki ke ASN di Dinas Pendidikan


GERAKAN Muda Terpelajar (Gempar) provinsi Kepulauan Riau atau Kepri meminta Plt. Gubernur Kepri Isdianto segera menjatuhkan sanksi oknum ASN Dinas Pendidikan (Disdik) sesuai rekomendasi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) inspektorat Provinsi Kepri.

"Kami minta Plt. Gubernur Kepri untuk mengevaluasi hasil proses open bidding jabatan tinggi Pratama yang lalu," kata Jenderal lapangan Hairun Amirin didampingi Koordinator umum Gempar Samsudin H dalam siaran pers di Kepri Senin (7/10/2019).

Dijelaskannya, kami menuntut pengembalian seluruh penghasilan yang telah di terima oleh oknum Disdik atas jabatan tersebut jarena penerimaan tersebut masuk dalam katagori kerugian negara.

"Meminta Plt. Gubernur untuk memerintahkan Sekda dan BKD mengintervensi seluruh rekomendasi LHP terkait penjatuhan saksi disiplin yang belum di eksekusi untuk segera di eksekusi atau di ambil tindakan," ungkapnya.

Sebelumnya, menurut mereka, berawal dari pernyataan inspektorat Provinsi Kepri kepada media terkait LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tentang penurunan pangkat satu tingkat oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan inisial (MD dan FS) yang sampai saat ini tidak di proses oleh BKD dan Sekda.

Inspektorat telah meloloskan oknum salah satu ASN tersebut sebagai Kadis Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan Open bidding seleksi terbuka Calon Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 dengan nomor.001/Pansel-JPTP/KEPRI/2018 tanggal 18 Maret 2018. (aulia/fadli)
Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 1825701685921471872

Terbaru






close





Populer

Comments




item