Soal Pemilihan Kapolri, Kastorius Tuding IPW Tak Paham UU Kepolisian


SOSILOG Universitas Indonesia (UI) Kastorius Sinaga menilai, Komjen Idham Azis pilihan paling tepat sebagai suksesor Tito Karnavian. Idham memiliki jejak rekam yang teruji untuk mengemban visi-misi Presiden Jokowi khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan stabilitas dan keamanan dalam negeri.

Menurutnya, pemberantasan terorisme, radikalisme, intoleransi dan penertiban premanisme dan ormas-ormas liar adalah bidang yang digeluti oleh Idham Azis selama 15 tahun terakhir. Idham sangat paham atas peta jejaring kelompok ini dan bersama Tito dan Petrus Reinhard Goscole terlibat langsung di semua operasi pemberantasan terorisme sejam awal tahun 2000an.

"Idham Azis juga menjadi salah satu tokoh reformasi “promoter” (profesinal, modern dan terpecayan) birokrasi Polri di bawah kepemimpinan Tito. Reformasi ini harus dilanjutkan karena arahnya jelas dan telah membuahkan hasil dalam bentuk peningkatan profesionalisme Polri di berbagai bidang," kata Kasto dalam siaran pers Kamis (24/10/2019).

Dijelaskan Kasto, bila kita melihat portofolio bidang polhukam Presiden Jokowi, sangat jelas bahwa arah kebijakan Jokowi 5 tahun di bidang keamanan ke depan adalah terbebasnya masyarakat dari aksi terorisme, gerakan radikalisme berbasis identitas serta kepastian hukum guna menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi dan kerukunanan kehidupan berbangsa. Idham merupakan sangat tepat di dalam mengemban tugas tersebut.

"Kurang tepat dan bahkan sesat bila IPW menyebut pencalonan Idham cacat administrasi mengingat masa bakti Idham Azis  yang kurang lebih tinggal 1,5 tahun," jelasnya.

Masih menurut Kasto, argumen IPW ini menyesatkan, mengada-ada dan muncul akibat kegagalan memahami UU tentang Kepolisian.

"Dalam UU no 2/2002 khususnya pasal 11 (6) tentang pencalonan Kapolri sama sekali tidak menyebut sisa minimal masa dinas aktif seorang calon Kapolri," tegasnya.

Sementara lanjut Kasto, Ayat 6 pasal 11 UU no 2 /2002 menyebutkan bahwa pencalonan Kapolri berasal dari Perwira Tinggi Polri yang “masih aktif” dengan memperhatikan jenjang pangkat dan jenjang karier.

"Atas pasal ini, Komjen Idham Azis sangat memenuhi syarat sebagai  calon Kapolri karena Idham Azis karena masih aktif dan jauh dari usia pensiun," tuturnya.

Bahkan, masih menurut Kasto, pasal 30 UU 2/2002 memungkinkan Presiden Jokowi memperpanjang masa tugas Idham Azis Kelak di tahun 2021 di saat yang beraangkutan memasuki masa pensiun bila dinilai berprestasi dan dibutuhkan sesuai tantangan yang ada.

"Pasal 30 ayat 2 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI membuka peluang perpanjangan masa aktif anggota Polri 2 tahun dari usia 58 menjadi 60 tahun," demikian Kasto.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane Rabu (23/10/2019) mengatakan, nama Idam Azis masuk dalam bursa calon Kapolri berdasarkan surat Kompolnas yang dikirim ke presiden pada Senin malam. Ada 5 nama calon yang direkomendasikan Kompolnas ke Presiden.

"Kemudian Presiden memilih nama idam Azis dan meneruskan surat itu ke DPR untuk dilakukan uji kepatutan di Komisi 3," jelas Neta.

Menurut Neta, tapi surat Kompolnas maupun surat Presiden ke DPR itu cacat administrasi. Sebab sesuai ketentuan kompolnas, masa dinas calon Kapolri itu minimal 2 tahun.

"Sementara masa dinas Idam Azis hanya 1 tahun lebih. Untuk itu IPW mendesak Komisi 3 DPR harus menolak uji kepatutan untuk calon Kapolri Idam Azis dan mengembalikan surat Presiden tersebut agar calon Kapolri yang ditetapkan presiden sesuai ketentuan. Jika tidak, pencalonan Kapolri kali ini akan menjadi preseden," pungkas Neta. (tan/fad)
Reaksi: 

Berita Terkait

PERISTIWA 196655403256062691

Terbaru






close





Populer

Comments




item