Sukmawati Dielus-elus Duduki Dewan Pengawas KPK


BUKAN hanya nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang masuk bursa Dewan Pengawas (Denwas) KPK.

Nama Yongla Patria Manurung juga diperhitungkan masuk bursa sebagai Denwas  lembaga anti rasuah. Yongla juga salah satu terdepan ikut melawan anti radikalisme yang dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab,terkait dugaan kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik bung Karno.

Yongla didapuk putri Proklamator Soekarno, Sukmawati untuk mendampinginya sebagai pengacara menghadapi pentolan FPI itu. Terkait nama Yongla yang digadang-gadang tokoh nasionalis itu, berbagai pihak mendukung Yongla untuk dapat berkiprah sebagai Denwas KPK.

Kepala Divisi Advokasi Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Yoseph mengatakan, sosok Yongla layak untuk menjadi Denwas KPK. Menurutnya, ramainya berita tentang  UU KPK yang baru di revisi oleh DPR menimbulkan Pro Kontra yang mengakibatkan Mahasiswa turun ke jalan.

Belum lagi para akademisi, pengamat, rektor, aktivis anti korupsi, berbagai khalayak masyarakat juga terlibat perdebatan yang ketat terkait lembaga anti korupsi itu.

"Itu semua karena Lembaga KPK punya pamor tersendiri, punya kharisma tersendiri di mana KPK di harapkan dapat menuntaskan permasalahan korupsi di Indonesia, memang KPK sangat di butuhkan oleh bumi pertiwi karena banyaknya Perampok perampok berdasi yang menggerogoti uang negara,"ujar Yoseph, di Jakarta, Jumat (18/10/2019) malam.

Lanjutnya, KPK sudah unjuk gigi melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) kepada beberapa pejabat. "Siapa yang tidak terkena OTT, mulai dari anggota DPRD, DPR RI, DPR, Ketua umum Partai politik, Bupati/Walikota, Gubernur, pejabat Pemda, Pengusaha,  Menteri, pejabat BUMN, Pejabat lainnya, "tambah Yoseph.

Namun, kata Yoseph, rupanya belum buat jera para pejabat di Republik ini untuk merampok uang negara, sehingga OTT terus membidik mereka para koruptor.

"Dan yang saat ini lagi di ramai di perbincangkan adalah penangkapan Walikota Medan, bahkan sudah tiga kali Walikota Medan yang berbeda beda tertangkap KPK luar biasa Korupsi di Republik ini,"tukas Yoseph.

Terlepas dari Pro Kontra ada nya Dewan Pengawas, lanjut alumni Universitas Negeri Manado itu, perlunya Dewan Pengawas KPK. Namun, jelasnya, bukan memperlemah lembaga anti rasuah itu.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pembumian Pancasila (DPD GPP) DKI Jakarta Ralian Jawalsen mengatakan, di Hongkong juga ada Denwas anti korupsi. "Disana lembaga dewan pengawas tetap berjalan sangat bagus sehingga Korupsi di sana semakin kecil,"tambahnya.

Kata dia, Jika Denwas di isi orang orang yang kredibel, punya integritas yang tinggi, Moralis, Jujur dan punya niat yang kuat dan mendalam terhadap pemberantasan korupsi maka hal tersebut tidak jadi masalah.

"Yang penting fungsi Denwas di buat poin pointnya untuk memperkuat KPK misalnya, Denwas tidak mencampuri kegiatan yang terkait OTT, namun dapat menegor jika OTT yang tengah berjalan tersebut ternyata tidak sesuai aturan yang berlaku, kemudian di buat juga fungsi fungsi Dewan Pengawas agar tidak terlalu jauh mencampuri internal kebijakan dan pelaksanaan operasional KPK agar tidak menjadi menjadi Matahari kembar di KPK,"ucap mantan Sekretaris Bidang DPP GAMKI Periode 2015-2019 itu.

"Beberapa nama beredar untuk menjadi dewan pengawas, tapi beberapa kalangan nasionalis dari arus bawah kaum marginal menginginkan menggadang gadang nama Yongla Patria Manurung untuk dapat mengisi slot di Denwas KPK,"kata Ralian.

Menurutnya, Yongla layak dan pantas masuk di Dewan Pengawas KPK. Selani itu, katanya, dia bukan orang Parpol serta dari aspek ideologi Yongla juga tidak di ragukan lagi.

"Kita juga ingat beberapa tahun lalu Yongla dan kawan kawan ahli hukum lainnya mendampingi dan membantu Advokasi Sukmawati Sukarnoputri "bersitegang dengan " Rizieq Shihab terkait dugaan kasus penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik bung Karno,"ujar pengacara publik itu.

Inilah beberapa rekam jejak Yongla menuju Dewan Pengawas KPK. Pernah
memberikan bantuan Advokasi rakyat Deli Serdang, SumaterA Utara melawan PTPN di mana di indikasikan PTPN atau oknum PTPN di duga menyerobot tanah rakyat.

Juga pada tahun 2017 Yongla juga mengkritisi dan memperjuangkan  transparansi kebenaran hasil keputusan pansel calon Penasehat KPK  terkait UU nomor 30 tahun 2002 pasal 22 khususnya ayat 4,5, dan 6. Terkait, dalam rangka memperkuat KPK dan memberantas Korupsi sampai akar-akarnya. (lian/gustav)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 4273594044028487835

Terbaru






close





Populer

Comments




item