KIB: Jokowi Tak Perlu Ditekan Keluarkan Perppu KPK


KETUA Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Reinhard Parapat menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK lantaran menunggu proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang tepat dan Konstitusional.

Hal itu dikatakan Taki sapaan akrabnya menanggapi pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti yang menyebut,  sikap Jokowi keliru jika penerbitan Perppu KPK harus menunggu proses di MK.

Bivitri menilai argumen tersebut keliru dan menyesatkan. Menurutnya, ketentuan hukum memperbolehkan penerbitan Perppu kapan saja. "Argumen menunggu proses konstitusi itu alasan yang mengada-ada," kata dia di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Bivitri mengatakan, Perppu bisa dikeluarkan selama presiden merasa ada kegentingan. Penerbitan beleid tersebut bisa dilakukan tanpa bergantung pada proses legislasi atau pun MK.

Kembali ke Taki. Dia menilai, langkah Jokowi untuk menghargai proses pengujian di MK adalah tindakan yang tepat dan menghormati proses hukum, apabila ada masyarakat yang tidak setuju dengan pasal-pasal didalam UU tentang KPK, langkah hukumnya sudah benar melalui mekanisme proses pengujian di MK.

"Janganlah kita membuat opini kurang bijak, seolah-olah produk hukum yang dikeluarkan DPR buruk, kemudian membenturkan dan menekan Presiden agar mengeluarkan Perppu, pada hal masih ada proses hukum yang jelas, transparan dan independen sedang diajukan sekelompok masyarakat sipil melalui Mahkamah Konstitusi ."

Taki menambahkan, saat ini tidak ada unsur "kegentingan yang memaksa" sebagai mana yang dimaksud didalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945,  agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK.
"Tunjukan 'Kegentingan yang Memaksa' seperti apa sih sehingga Presiden harus ditekan-tekan untuk mengeluarkan Perppu?"

"Jadi kita menghimbau agar komponen masyarakat menghormati proses pengujian yang sedang berjalan di MK, dan Presiden, lanjut Taki tidak bisa ditekan oleh pihak manapun dalam menerbitkan atau tidak menerbitkan Perppu KPK ini, apalagi tidak ada indikasi ditemukannya alasan dasar 'Kegentingan yang Memaksa'." ujar Taki kepada wartawan Senin (4/11/2019).

Taki melanjutkan, negara kita adalah negara hukum sesuai pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Jadi, semua orang atau perwakilan masyarakat bisa mengajukan gugatan revisi UU KPK itu melalui lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi (MK)

"Tidak elok rasanya jika presiden Jokowi harus terus menerus selalu ditekan sekelompok orang untuk mengeluarkan Perppu. Jadi, hendaknya kita hormati saja proses pengujian di MK, itu sudah diatur jelas didalam pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, ikuti aja amanah Konstitusi kita" pungkasnya.

Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019) lalu mengatakan tak akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Jokowi merasa tak elok jika dirinya mengeluarkan sebuah peraturan, sementara proses uji materi di MK masih berlangsung. Menurutnya, sikap ini adalah bagian dari sopan santun dalam bertata negara.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negara," ujar Jokowi. (gandi)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 2449332950513500510

Terbaru






close





Populer

Comments




item