Utang BPJS Kesehatan ke RS Capai Rp 21,1 Triliun



DEFISIT  yang dialami program JKN-KIS membuat utangnya ke fasilitas kesehatan terus membengkak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris melaporkan per hari ini, Rabu (6/11/2019), utang BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan yang jatuh tempo mencapai Rp 21,1 triliun. Angka ini meningkat terus dari bulan September lalu yang dilaporkan baru di angka Rp 11 triliun.

"Kami laporkan ada masalah serius di dalam pembayaran. Kita sudah utang jatuh tempo Rp 21,1 triliun," kata Fachmi pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Rapat ini juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Menurut Fachmi, utang jatuh tempo ini kalau tidak diselesaikan jadi masalah karena berpengaruh kepada kehidupan sekitar 1,2 juta pekerja di sektor kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan JKN-KIS.

Keterlambatan membayar BPJS akan berdampak pada kehidupan tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain,cleaning service hingga satpam di sebuah rumah sakit. Keterlambatan membayar dari BPJS juga berdampak pada rantai pasokan di pabrik obat, sehingga tidak hanya berdampak pada ketersediaan obat tetapi perusahaan besar farmasi dan seluruh pekerja di dalam sektor ini.

Fachmi mengatakan, jika tidak dilakukan langkah kongkret untuk antisipasi defisit JKN-KIS ini maka defisit hingga akhir 2019 mencapai Rp 32,8 triliun. Regulasi sudah mengatur tiga langkah yang bisa diambil pemerintah dan BPJS Kesehatan jika dana jaminan sosial mengalami defisit. Pertama, lakukan rasionalisasi (kenaikan iuran) sesuai hitungan aktuaria.

Kedua, rasionalisasi manfaat yang didapat peserta. Artinya beberapa layanan dimungkinkan untuk bisa dikurangi. Ketiga, pemerintah memberikan suntikan dana tambahan. Selama ini pemerintah hanya mengambil langkah pertama dan ketiga. Namun untuk sekarang dan akan datang pemerintah sudah memutuskan hanya mengambil pilihan pertama, yaitu rasionalisasi iuran sesuai hitungan aktuaria. Artinya tidak ada lagi dana tambahan seperti sebelumnya.

Hal ini diwujudkan oleh pemerintah melalui terbitnya Perpres 75/2019 tentang Perubahan Atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini mengatur kenaikkan iuran JKN-KIS dua kali lipat. Untuk penduduk miskin yang tergolong dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI) iurannya naik dari Rp23.000 menjadi Rp41.000 per orang per bulan. Untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000, kelas III dari Rp51.000 menjadi Rp110.000, dan kelas I dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per orang per bulan.

"Melalui Perpres 75 tahun 2019 dengan hitungan aktuaria untuk segmen PBI kita bisa kurang defisit. Paling tidak menurunkan persoalan telat bayar menjadi lebih rendah," kata Fachmi.

Menurut Fachmi, dikutip suarapembaruan.com jika defisit sekarang tidak diatasi dengan menaikkan iuran peserta, sementara masyarakat semakin sadar akan hak-haknya untuk akses terhadap layanan kesehatan sehingga utilisasi atau pemanfaatan program JKN-KIS mencapai puncaknya, maka defisit JKN-KIS akan diperkirakan akan menembus angka Rp77 triliun lebih di 2024.

"Karena itu kami ingin berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini sebaik baiknya karena program ini sudah dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat," kata Fachmi.

Fachmi menambahkan, utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit memang tidak terlalu menimbulkan gejolak karena BPJS sndiri diwajibkan regulasi untuk membayar denda 1% dari total klaim setiap bulannya. (fadli)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 9055092883769060837

Terbaru






close





Populer

Comments




item