Emrus Sihombing Minta KPUD Transparan Soal Anggaran Pilkada


PENGAMAT politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengingatkan agar KPU didaerah menggunakan uang Pilkada secara transparan. Karena, menurut dia, uang yang dipergunakan untuk melaksanakan Pilkada tersebut sejatinya milik rakyat.

"Sekecil apapun anggaran itu harus dipublikasikan. Karena, prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama-sama rakyat," kata Emrus saat dihubungi Jum'at (6/12/2019).

Dalam menentukan anggaran Pilkada, kata dia, ada dua prinsip yang sejatinya bisa diterapkan yakni; one years dan multi years.

Emrus melanjutkan, dalam menentukan mata anggaran dan berapa jumlah biayanya dalam satu pengadaan ataupun program KPU daerah harus melibatkan DPRD setempat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan sepeserpun uang rakyat itu.

"Peran DPR adalah legislasi, anggaran dan pengawasan. Jadi, peran ino harus benar-benar dimanafaatkan oleh DPRD," tuturnya.

Direktur Eksekutif Emrus Corner ini menambahkan, sebelum mengajukan mata anggaran Pilkada ke Pemda, KPUD harus memuka kebutuhanya itu ke publik. "Jangan ada yang ditutupi".

KPU Daerah, lanjut Emrus, tidak bisa serta merta menentukan mata anggaran Pilkada hanya dengan Pemda setempat. Pembahasan mata anggaran Pilkada harus melibatkan DPRD dengan cara di paripurnakan.

"Jadi semua mata anggaran Pilkada transparan dan disahkan dalam sidang paripurna DPRD. Jadi DPRD juga tidak merasa kecolongan," pungkasnya. (fika/wit)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 3582004319376778701

Terbaru






close





Populer

Comments




item