Kejari Kulonprogo Obok-obok Desa Banguncipto


SETELAH menetapkan Kepala Desa (Kades) Banguncipto Kecamatan Sentolo, Humam Sutopo (55) dan bendahara desa, Sumadi (61) sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi dana desa Rp 1.150.000.000, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo langsung bergerak cepat melakukan penyitaan sejumlah dokumen di kantor desa setempat, Rabu (4/12/2019).

“Hari ini saya perintahkan tim penyidik menyita dokumen yang ada di desa. Hal ini dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti,” kata Kepala Kejari Kulonprogo Widagdo Mulyono Petrus SH MH mengatakan.

Widagdo mengungkapkan, kedua tersangka diduga telah melakukan rekayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana desa. Di dalam LPJ dan SPJ tercatat program pembangunan fisik dan non fisik, namun sebagian dana diselewengkan kedua tersangka.

“Hal ini sudah dilakukan sejak 2014 sampai 2018 sehingga mengakibatkan kerugian Negara Rp 1.150.000.000. Penanganan perkara ini sifatnya bukan perdata dan uang dikembalikan. Tapi sudah tindak pidana korupsi karena dilakukan selama lima tahun anggaran,” ujarnya.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari setempat, Noviana Permanasari SH mengungkapkan, tim penyidik Kejari Kulonprogo melakukan penggeledahan sejumlah dokumen terkait penggunaan dana desa di balai Desa Banguncipto. Dokumen yang disita tim penyidik meliputi LPJ 2014 hingga 2018, dokumen APBDes murni maupun perubahan 2014 hingga 2018 dan Surat Perintah Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) 2014 hingga 2018.

“Untuk dokumen SPP dan SPM ditemukan tidak lengkap. Yang ada hanya SPP dan SPM tahun 2018, sedangkan tahun 2014 hingga 2017 tidak ada. Seharusnya dokumen tersebut ada di ruang bendahara. Temuan lainnya untuk sementara tidak ada. Dengan adanya dokumen yang disita proses selanjutanya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kembali sejumlah saksi,” jelasnya.

Sekretaris Desa Banguncipto, Syaiful Anwar mengatakan, penggeledahan dilakukan di empat ruangan, yakni ruang kades, bendahara, kasi dan kaur. Dokumen yang disita penyidik berupa dokumen berupa Perdes, LPJ, surat permohonan penyerahan dana dan dokumen lainnya.

“Mensikapi permasalahan ini badan permusyawaratan desa (BPD) sudah menggelar rapat dan akan mengikuti proses. Sedangkan untuk pelayanan terhadap masyarakat di balai desa tetap berjalan normal seperti biasa,” ujar Syaiful Anwar.

Secara terpisah Kepala Inspektorat Daerah (Irsda) Kulonprogo Drs Riyadi Sunarto menuturkan, sebelum kasus tersebut mencuat pihaknya sudah menemukan adanya dugaan maal-administrasi dana desa Banguncipto saat Inspektorat Daerah bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) - sebuah lembaga audit internal institusi pemerintah melakukan pemantauan reguler terhadap desa tersebut.

Pihaknya telah rutin melakukan pemeriksaan reguler di seluruh OPD dan desa-desa di Kulonprogo termasuk Desa Banguncipto. Hasil pemeriksaan diakui ada yang tidak beres dalam administrasi keuangan Desa Banguncipto tapi Riyadi enggan menjelaskan ketidakberesan dimaksud. “Pemeriksaan reguler tidak hanya kami saja, ada BKPP dan Inspektorat Provinsi. Sejak 2015 hingga 2018 memang sudah ada temuan dan telah kami tindaklanjuti. Maksimal 60 hari setelah ada temuan akan muncul saran dan rekomendasi,” jelasnya.

Dewan Prihatin

Kasus dugaan korupsi dana desa yang menjerat kades dan bendahara Desa Banguncipto mengundang keprihatinan pimpinan dan anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kulonprogo. "Adanya dugaan tindak pidana korupsi di Desa Banguncipto tentu membuat prihatin kita semua," kata Wakil Ketua I DPRD setempat Aris Syarifudin.

Dijelaskan, dana desa memang bisa jadi pendorong pembangunan desa tapi juga bisa jadi sebagai sumber korupsi. Untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa maka perlu ada pendampingan, pengawasan dan juga 'controling'.

"Pemeriksaan harus dilakukan secara terus menerus," saran politisi PDI Perjuangan tersebut dikutip ķrjogja.com.

Lebih jauh diungkapkan modus korupsi dana desa dapat dilihat dari sejumlah pola seperti anggaran ganda terhadap satu proyek dan juga bisa jadi proyek fiktif. "Sehingga perlu upaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping desa," tegasnya menambahkan kesalahan bisa jadi pada administratif, maka Irsda harus pro aktif melakukan pemeriksaan.

"Yang lebih penting masyarakat jangan apatis terhadap proses pembangunan desa dan sebaliknya harus ikut mengawasi dan mengontrolnya. Khusus kasus di Desa Banguncipto, menurut saya yang terjadi jelas tidak sesuai LPJ dan SPJ, sehingga Irsda harus cermat," tegas Aris Syarifudin. (fai)
Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 3755237131167006708

Terbaru






close





Populer

Comments




item