KIB: Jokowi Harus Percepat Pembangunan Infrastuktur


KETUA umum Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) Jokowi mengatakan, tahun 2020 mendatang presiden Joko Widodo alias Jokowi
perlu menjaga perekonomian Indonesia atas  perkembangan perekonomian dunia soal perang dagang negara-negara maju terutama dampak  pengaruh besar persaingan ekonomi China dan USA.

Disamping itu, Jokowi juga perlu menjadi fokus dalam sektor ketenagakerjaan, kebijakan (policy) dan peraturan (regulasi) yang mendukung kemudahan berinvestasi. Terutama yang menghambat investasi didearah-daerah, mendorong seluruh sektor usaha menengah kebawah, tetap mempertahankan pengurangan pajak UKM.

"Pemerintahan Jokowi-Amin harus memperkuat, mendukung dan mempermudah sektor produksi dalam rangka meningkatkan kebutuhan ekspor," kata Reinhard Parapat Mingggu (29/12/2019).

Menurutnya, Jokowi juga harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mempermudah dan mempercepat transportasi, baik darat, laut dan udara dengan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dibidang telekomunikasi yang canggih.

"Kendala mempersiapkan percepatan ekonomi tersebut diatas adalah soal budaya korupsi. Memberantas mafia pangan dan migas yang selama ini dikuasai oleh para pemain lama. Dimana para bandit-bandit (mafia) ini selalu hidup berdampingan mesra dengan pelaku elit politik," ujar Taki sapaan akbarnya.

Taki mengatakan, disamping itu, tenaga kerja kita masih banyak yang terbatas, tidak sesuai  dengan skill. Lalu maraknya isu politik identitas menambah rusaknya keharmonisan warga negara, ditambah lagi Pemerintahan daerah tidak merespon positip arah visi presiden Jokowi.

"Yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi solusi kedepan adalah bagaimana mencetak Sumber Daya Manusia (SDM). Terutama dalam memaksimalkan untuk mengelola sumber daya kekayaan alam kemaritiman di Indonesia yang sangat berlimpah," tegasnya.

Dalam sektor hukum, Taki, masih banyak  yang perlu dibenahi. Diantaranya, persoalan konflik agraria dan persoalan intoleransi. Sangat perlu menjadi perhatian lebih pemerintahan Jokowi-Amin 5 kedepan.

Selain itu, lanjut Taki, isu soal otonomi khusus Propinsi Papua dan Aceh menjadi perhatian lebih. Harus dikaji, seberapa jauh manfaat pembangunan yang sudah didapatkan dan dirasakan rakyat Aceh dan Papua dari dana otonomi khusus (Otsus). Apalagi dikaitkan dana Otsus untuk Papua akan berakhir ditahun 2021.

"Pemerintahan Jokowi-Amin kedepan lebih banyak mengkampanyekan isu soal Kebhinnekaan. Salah satu caranya adalah membumikan kembali nilai-nilai toleransi dalam mata pelajaran di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

"Kami relawan Jokowi sangat optimis rezim Jokowi-Amin dalam merealisasikan program ekonomi kedepan akan berjalan lebih baik. Lebih cepat,  dan lebih fokus pada percepatan pembangunan berkelanjutan, mengingat adanya pengalaman 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK sebelumnya," tuturnya.

Lanjut Taki, kami juga yakin pemerintahan Jokowi-Amin kedepan akan memperkuat nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Sehingga tidak rapuh oleh isu-isu politik identitas yang menjadi salah satu acamanan disintegrasi bangsa

"Percepatan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan kepastian hukum dalam menyerap investasi. Menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan hukum terhadap setiap warga negara. Membangun kesadaran dalam rangka kampanye pencegahan terhadap korupsi, membangun demokrasi yang semakin berkualitas, dan penataan reformasi birokrasi dalam menjawab tantangan kedepan Indonesia lebih baik, ini adalah bagian dari fokus realisasi visi presiden Jokowi kedepannya," pungkas Taki. (kul/tan)
Reaksi: 

Berita Terkait

PERISTIWA 3216635876231102790

Terbaru






close





Populer

Comments

item