UKI Tunggu Peraturan Menteri Terkait Program Kampus Merdeka


REKTOR Universitas Kristen Indonesia atau UKI Jakarta, Dhaniswara K Harjono mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) untuk menjalankan progam Kampus Merdeka yang baru diluncurkan pekan lalu oleh Nadiem Makarim.

"Kita sambut dengan baik kebijakan Kampus Merdeka. Namun demikian terlebih dahulu UKI akan menunggu peraturan menterinya. UKI akan melihat peluang-peluang demi kemajuan UKI," kata Dhaniswara K Harjono saat dihubungi PenaOne.com melalui pesan elektronik Selasa 28 Januari 2020.

Baca Juga: Pemerintah Disarankan Bentuk Badan Otorita Pemindahan Ibukota

Menurutnya, tahun ini UKI  mencanangkan sebagai tahun internasionalisasi dan digitalisasi. UKI, kata dia, akan lebih cepat melaju dengan kebijakan Kampus Merdeka.

"Tinggal kita melakukan persiapan di dalam agar segala persyaratan dapat dipenuhi," jelasnya.

Dirinya melihat, perubahan yang terjadi di industri saat ini lebih cepat. Maka aturan buka tutup program studi yang lebih cepat karena bisa lebih mengantisipasi perubahan cepat yang terjadi (permintaan pasar kerja).

Baca Juga: Para Biru UKI Dukung Jokowi Dua Periode

"Mengingat diera industri 4.0 diperkirakan akan banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sudah sewajarnya pemerintah memberi otonomi lebih luas kepada perguruan tinggi untuk membuka tutup program studi agar perguruan tinggi dapat mengantisipasi perubahan sesuai dengan permintaan pasar," pungkas Dhaniswara Harjono.

Mendikbud Nadiem Makarim Jumat pekan lalu meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk "Kampus Merdeka" ini merupakan kelanjutan dari konsep "Merdeka Belajar" yang diluncurkan sebelumnya.

Baca Juga: Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Mengaku Sejalan dengan Program Kampus Merdeka

Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka program studi (prodi) baru. Nadiem mengatakan selama ini pembukaan prodi bukan hal mudah, padahal perguruan tinggi terus dituntut untuk menjawab kebutuhan industri.

Kedua, ke depan, program akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang siap naik peringkat. Adapun akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku lima tahun dan akan diperbarui otomatis.

"Bagi prodi yang dapat akreditasi internasional, dia akan secara otomatis mendapatkan akreditasi A dari pemerintah dan tidak harus melalui proses lagi di nasional," ujar Nadiem.

Baca Juga: Pembina YPPDB Apresiasi Program Kampus Merdeka Mendikbud 

Ketiga, Nadiem mengatakan akan memberikan kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH). Nadiem berujar, pemerintah akan membantu dan mempermudah perguruan tinggi yang ingin meraih status badan hukum.

Keempat, Kemendikbud akan memberikan hak magang tiga semester di luar program studi. Kebijakan ini akan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi selama satu semester. (kus/tan)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 3597800559782720431

Terbaru






close





Populer

Comments

item