Anggaran Pilkades Harus Transparan


DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman,  DIY mengaku hingga saat ini belum ada aturan maupun batasan yang bisa menggugurkan kepesertaan calon Kepala Desa (Kades) yang akan bertarung dalam Pilkades 29 Maret 2020 mendatang.

"Memang di Peraturan Daerah (Perda) belum diatur sampai sejauh itu (soal diskualifikasi calon Kades)," kata Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas PMD Kabupaten Sleman Agung Endarto Sleman Agung Senin 10 Januari 2020.

Baca Juga: DPRD Sleman Minta Calon Kepala Desa Tak Manfaatkan Bantuan Pemerintah untuk Pilkades

Diketahui, Kabupaten Sleman akan menggelar Pilakdes secara serentak di 49 Desa secara E-voting pada Minggu 29 Maret 2020. Sebanyak 457 ribu warga yang sudah terdaftar sebagai  Daftar Pemilih Tetap atau DPT akan menggunakan hak pilihnya di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

Gelaran Pilkades serentak ini menghabiskan anggaran yang fantastis yakni  Rp50 miliar.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dan hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam menilai, anggaran Pilkades di 49 Desa Kabupaten Sleman yang mencapai Rp50 miliar terkesan menghambur-hamburkan uang.

Baca Juga: Sektor Pertanian jadi Prioritas di Caturharjo 

"Uang Rp50 miliar itu tidak sedikit lho. Masak hanya untuk Pilkades menghabiskan Rp50 miliar," jelasnya.

Meskipun dinilainya pemborosan, dia berharap tidak ada korupsi dalam kegiatan tersebut.

"Mudah-mudahan tidak ada KKN dari kegiatan Pilkades itu. Karena, uang yang digunakan adalah rakyat apapun penggunaannya rakyat juga harus tahu. Dinas terkait harus transparan," jelas Saiful Anam.

Baca Juga: ASN Punya Hak Pilih Saat Pikades di Sleman

Dosen Pasca Sarjana Unas tersebut menambahkan, belum adanya aturan yang jelas terkait calon Kades yang bisa digugurkan atau didiskualifikasi kepesertaanya menunjukkan gelaran Pilkades tersebut masih "amburadul".

"Segala sesuatu harus dipersiapkan secara matang. Bagaimana mungkin aturan terkait calon Kades yang bisa digugurkan atau didiskualifikasi kepesertaanya kok belum ada. Saya menduga Pilkades ini akan rentan terjadinya rawan konflik horinsontal," kata dia.

Saiful Anam menekankan adanya upaya bersama untuk mengawasi pelaksanaan Pilkades yang transparan tanpa adanya KKN dalam penyelenggaraannya.

Baca Juga: Ini Daftar 49 Desa Peserta Pilkades Tahun 2020 di Sleman

"Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam mengawal proses Pilkades mulai sejak pendaftaran sampai setelah pemilihan," ucap Saiful Anam.

Seperti diketahui, Pilkades akan dilaksanakan dibeberapa desa secara serentak di Indonesia, pelaksanaannya banyak mendapat sorotan publik. Mulai dari tata cara syarat pencalonan, keikutsertaan ASN dalam pemilihan sampai masalah pendanaan Pilkades yang rentan akan penyelewengan. (tan/fika)
Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 6616835607235437282

Terbaru






close





Populer

Comments




item