Ini Alasan Laporan Aziz Syamsudin ke MKD Dicabut



TANPA sepengetahuan kuasa hukumnya, Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ujug-ujug mencabut laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada tanggal 20 Januari 2020 lalu.

Pencabutan laporan itupun tak pelak mengundang tanda tanya berbagai pihak, termasuk kuasa hukumnya. Hanya berselang 7 hari dibuat, laporan itupun langsung dicabut kembali.

Baca Juga: PAPD Bantah Cabut Laporan Aziz Syamsudin di MKD

Sebenarnya apa alasan KAKI mencabut laporannya di MKD. Berikut petikan wawancaranya.

Ketua umum KAKI, Arifin Nur Cahyono mengatakan, kurangnya alat bukti yang mereka dapatkan terkait dugaan pelanggaran etika Aziz Syamsudin menjadi alasan utama pencabutan laporannya di MKD.

"Kurangnya informasi dan bukti yang kami dapatkan. Karena disetiap kegiatan kami selalu berpegangan pada data. Sehingga dalam rapat yang kami lakukan, kita semua bulat memutuskan untuk mencabut laporan ke MKD," kata Arifin Nur Cahyono saat berbincang dengan PenaOne.com Jumat 14 Februari 2020 dinihari.

Baca Juga: Kuasa Hukum Buka Peluang Kasus Pakuon Group Dibawa ke Pidana

Cahyono mengungkapkan, jika laporan yang dicabutnya bukan karena ada tekanan dari pihak tertentu.

"Oh tidak ada intimidasi," tegasnya.

Saat ditanya adanya anggapan miring dari masyarakat karena pencabutan terkesan dadakan, dia mengungkapkan.

"Biar masyarakat yang menilai, kami hanya sekelompok pemuda yang resah dengan adanya praktik korupsi dimanapun. Jadi kami tidak bertujuan membentuk opini di publik," ungkap dia.

Baca Juga: DPR Sudah Buka-bukaan

Tak hahnya mencabut laporannya di MKD, 3 orang perwakilan KAKI yakni Ahmad Fikri, Nurrahman dan dirinya juga mencabut kuasa hukum yang telah diberikan kepada Perhimpunan Advokat Pro Demokrat (PAPD) saat mendampingi melaporkan Aziz Syamsudin.

"Kita sudah cabut kuasa hukum kepada mereka tanggal 5 Februari lalu. Memang kami belum bertemu tim kuasa hukum karena kesibukan mereka dan teman- teman. Jadi wajar apabila ada kebingungan. Tapi yang pasti, 3 orang pelapor yang mewakili KAKI sepakat untuk mencabut laporan tersebut," pungkas Arifin Nur Cahyono lewat pesan elektroniknya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dilaporkan KAKI ke MKD melalui kuasa hukumnya dari PPAD yang dipimpin Agus Rihat Manalu pada tanggal 13 Januari 2020 lalu.

Baca Juga: Anggota DPR Diharap Laporkan Harta Kekayaan Secepatnya 

Azis dilaporkan karena diduga meminta fee atau ongkos pengesahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017 saat menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.  (kus/tan)
Reaksi: 

Berita Terkait

news 9120267022617614458

Terbaru






close





Populer

Comments




item