Peran Pemerintah Soal Perempuan Masih Disorot


DIREKTUR Politeknik STIA LAN Jakarta Prof Nurliah Nurdin mengatakan,
alokasi anggaran adalah alat ukur paling sahih untuk mengukur implementasi dari perencanaan dan komitmen pemerintah.

Dokumen anggaran, kata dia, adalah satu-satunya dokumen kebijakan yang mudah mengukur komitmen politik pemerintah terhadap isu tertentu.

Baca Juga: Politeknik STIA LAN Jakarta Resmikan Logo Baru

"Dalam proses penganggaran akan mudah melakukan tinjau ulang terhadap program pemerintah, mengukur biaya, besar beban dan keuntungan publik dan menjelaskan pilihan-pilihan politik yang diimplementasikan dalam program kegiatan," kata Nurliah Nurdin saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk "Literasi Anggaran: bagaimana menyusun anggaran yang pro poor, pro inklusi dan sensitif gender" di kampus Politiknik STIA LAN kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat Selasa 25 Februari 2020.

Selain Nurliah Nurdin, hadir juga dua narasumber lainnya yakni Joko Tri Haryanto peneliti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan serta Yenti Nurhidayat Manager Knowledge Management Seknas FITRA.

Baca Juga: Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Mengaku Sejalan dengan Program Kampus Merdeka

Kegiatan ini, lanjut dia, dimaksudkan untuk membuka mata khalayak bagaimana urgensi anggaran dalam mewujudkan masyarakat yang bebas kemiskinan serta kesetaraan gender.

Nurliah Nurdin mengatakan, salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam kebijakan propoor, gender sensitive misalnya tentang buruh atau tenaga kerja perempuan di Luar Negeri (LN).

Dia mengungkapkan, anggaran pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan bagi mereka dengan memberikan keterampilan kerja, pembelajaran etika kerja yang menunjang keamanan selama di LN.

"Jangan lagi ada PRT yang dikirim dengan nasib malang dipulangkan oleh majikan tanpa dibayar," jelas Nurliah.

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di LN, menurut Nurliah, juga harus menjadi perhatian. Saat pekerja terkena masalah hukum di LN, pemerintah juga harus benar-benar hadir untuk mereka.

"Seyogianya, mereka dibekali dengan ketrampilan sebelum berangkat sehingga tidak memunculkan masalah dibelakang hari. Hal ini menjadi peran pemerintah dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKl) untuk memberikan pembekalan sebelum mereka diberangkatkan ke LN," kata Nurliah Nurdin.

Baca Juga: Politeknik STIA LAN Jakarta Bakal Gaet Mahasiswa Non ASN

Sementara itu, Yenti Nurhidayat mengungkapkan, ketimpangan dalam berbagai anggaran selama ini masih terjadi di berbagai instansi.

Dia mencotohkan, kesenjangan dalam sektor gaji. Dari tingkat pendidikan yang sama antara laki-laki dan prempuan yang baru masuk kerja biasanya lebih rendah gaji seorang wanita.

"Bahkan, rentan waktu mereka bekerja sama. Bisa jadi, jam kerja seorang wanita bisa lebih panjang kerjanya," ungkap Yenti.

Baca Juga: STIA LAN Jakarta Wisuda 489 Mahasiswa

Ditempat yang sama, Joko Tri Haryanto mengungkapkan, transparansi anggaran  pemerintah pusat maupun daerah harus dilakukan secara benar. Keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam setiap anggaran juga harus dibuka.

"Yang membuat bagus kinerja adalah bukan soal anggaran besar. Namun tata kelola aangaran itulah yang harus diperbaiki," jelas Joko. (tal/tan)
Reaksi: 

Berita Terkait

PERISTIWA 4788885032079417886

Terbaru






close





Populer

Comments

item