Politisasi Agama dan Demokrasi Bandit


KEBEBASAN datang untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Dilembagakan pengadilan yang mandiri agar bisa mengadili penguasa jika ia bersalah. Dihidupkan pers yang bebas supaya bisa memberitakan kesalahan penguasa.

Ditumbuhkan tradisi oposisi untuk  bisa mengkritik kebijakan penguasa. Disuburkan civil society karena politik terlalu penting jika hanya diurus oleh penguasa.

Dibolehkan kebebasan berbicara, berorganisasi untuk warga negara. Dibiarkan pula warga memeluk agama, kepercayaan, dan interpretasi agama yang berbeda dengan yang diyakini penguasa.

Apa yang terjadi jika penguasa merasa wakil Tuhan di muka bumi? Apa yang bisa dikritik jika penguasa merasa menjalankan doktrin agama yang suci? Apa yang bisa dilakukan jika penguasa menyatakan agama ini tak boleh hidup, tafsir yang itu tak boleh ada karena mereka menentang wahyu Tuhan?

Apa pula yang bisa direspon ketika penguasa dengan dukungan agama menyatakan pengadilan harus dibatasi, pers perlu dibungkam karena digunakan kaum kafir untuk menentang syariat agama yang dibawa penguasa? Bagaimana pula melawan penguasa yang didukung massa karena ia berhasil mempolitisasi agama?

Itulah yang terjadi di India setelah partai yang memainkan sentimen agama Hindu berkuasa. Demokrasi di India yang dulu dipuji dibawah Parta Konggres mundur jauh kebelakang. Aneka kebijakan yang menggerus prinsip demokrasi dilakukan atas nama agama yang suci. Itu dikerjakan atas nama agama yang diyakini mayoritas.

Intoleransi agama dan korupsi membuat mitos India sebagai negara demokrasi modern runtuh.

Munculnya partai eksklusif berbasis fanatisme agama seperti Bharatiya Janata menjadi tantangan baru bagi demokrasi India. Padahal sebelumnya, demokrasi India sangat legendaris.

Di bawah partai berbasis agama,  India tidak hanya menghadapi problem intoleransi agama. Korupsi juga merajalela. Berbagai pelanggaran atas rule of law  membuat India kembali ke titik nol dalam sejarah demokrasi.

Uttar Pradesh, negara bagian terbesar, dulu menjadi basis tradisional Partai Kongres. Kota ini sangat dicintai Nehru, Perdana Mentri pertama India. Kini wilayah itu dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata dan dua partai Hindu lain untuk kasta yang lebih rendah.

Setiap pemilu dilakukan, Uttar Pradesh selalu rusuh. Sistem politik di negara bagian ini kini sering disebut sebagai ibukota “demokrasi bandit.” Pemilu dilakukan dengan penuh kecurangan oleh semua partai.

Partai yang menang menguasai semua jajaran birokrasi. Mereka mengisi birokrasi dengan para kroni. Lebih jauh mereka berkomplot pula menguasai semua jajaran pengadilan.

Para menteri negara Uttar Pradesh yang diangkat oleh partai pemenang pemilu betul-betul mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam demokrasi bandit di negara bagian itu.

Contoh: 19 orang di antara menteri memiliki catatan kriminal. Menteri Sains dan Teknologi, Hari Shankar Tiwari, misalnya, memiliki catatan kepolisian sebagai tersangka dari sembilan pembunuhan. Ia juga tercatat memiliki sepuluh percobaan pembunuhan, tiga perampokan, dan tiga penculikan. Menter-menteri lain juga punya rekor sejenis.

Realitas demokrasi India di Uttar Pradesh membuat para pemimpin Barat tak ingin melihatnya dari dekat. Mereka lebih memilih untuk melihat sisi romantis demokrasi India zaman dulu.

Ini era ketika penduduk India datang ke kotak suara dengan menyayikan lagu agama. Mereka bergegas ke kotak suara dengan teriakan dan jargon agama.

Seorang jurnalis senior, Kuldip Nayar menggambarkan apa yang terjadi di Uttar Pradesh sebagai “pembunuhan demokrasi di siang bolong.” Penulis terkenal lainnya, Prem Shanker Jha, mengatakan praktek perbanditan di Uttar Pradesh itu menyebabkan demokrasi India “mundur 200 tahun.”

Sistem peradilan India juga mengalami perusakan besar-besaran. Ini demokrasi yang dibajak oleh politisasi agama.

Sistem peradilan India dulu pernah begitu dibanggakan sebagai capaian demokratik tertinggi.

Pada 1975, sebuah pengadilan lokal membuat PM Ny. Indira Gandhi kehilangan jabatan. Hakim begitu independen dan berani  memutuskan seorang perdana menteri bersalah. Pengadilan bebas berani menyatakan pihak penguasa melanggar UU Pemilu.

Kini, di bawah partai agama, indepedensi pengadilan dirusak. Ketika sebuah partai memenangkan pemilu di negara bagian manapun, maka partai itu bisa mengobrak-abrik pengadilan. Mereka mengganti hakim dengan tokoh yang tunduk pada politisi. Kesamaan sentimen agama lebih kuat ketimbang prinsip meritokrasi.

***

Korupsi memang ada di mana-mana di seluruh negara bagian India, sejak dulu. Tapi kini korupsi makin fatal merusak proses politik.

Di masa lalu, sebelum tahun 1970an, korupsi di India masih merupakan korupsi kecil-kecilan akibat keruwetan aturan perekonomian. Tindakan korupsi yang tipikal pada dekade 1960an hanya dalam bentuk suap kepada pejabat oleh kalangan pengusaha. Ini memang buruk untuk pertumbuhan ekonomi tetapi tidak merusak keseluruhan proses politik.

Sekarang berbagai macam praktek korupsi politik maupun birokratik telah melibatkan semua partai, semua jabatan, semua kepentingan. Korupsi masa kini telah merusak seluruh proses kekuasaan.

Meskipun korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan telah mencapai suatu tahap yang gila-gilaan, tidak ada satupun hakim yang sanggup dan mau memidanakan. Tak hanya karena mereka berasal dari partai yang sama. Tapi juga merasa berada pada sentimen agama yang sama.

***

Tatanan lembaga yang saling mengontrol bagi demokrasi yang dibangun Nehru kini lenyap sudah.

Partai Kongres yang dibangun Nehru pada 1950an-1960an sebetulnya telah meletakkan landasan yang kuat atas dasar tatanan demokrasi modern. Yaitu demokrasi dengan kebebasan.

Kini tatanan itu ambruk begitu muncul partai-partai yang menggunakan sentimen atas dasar solidaritas kasta, bahasa, dan agama.

Bombay menjadi monumen yang hancur, sejalan dengan hancurnya tatanan kebebasan India.

Dulu Bombay sebuah kota untuk keberagaman. Ia dibangun oleh paduan berbagai minoritas: industrialis Parsi, pedagang Gujarat, para pemilik restoran Muslim, dan tentu saja orang-orang Inggris.

Tidak seperti Calcutta dan New Delhi, Bombay tak penah menjadi ibukota Raja Inggris. Bombay adalah New York dan Los Angelesnya India yang dipadukan jadi satu. Kota itu kaya, meriah, penuh semangat, meritokratik, tapi juga toleran.

Tapi kini Bombay tinggal kenangan. Selama dua puluh tahun terakhir, munculnya nasionalisme Hindu dan varian lokalnya, chauvinisme Maratha. Sentimen agama secara sistematis telah menghancurkan kota itu.

Adakah contoh di dunia saat ini? Adakah kasus ketika satu agama dominan menjadi haluan utama negara berhasil? Adakah data sebuah negara agama berada di atas negara demokrasi modern dalam membahagiakan warga negara?

Jawab yang paling sederhana: lihatlah data. Biarkan fakta yang berbicara. Para ilmuwan sudah merumuskan index untuk mengukur kemajuan sebuah negara. Yang diukur bukan hanya kesejahteraan ekonomi, dan pemerintahan yang bersih. Yang diukur tak hanya kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan dan kebebasannya.

Diukur pula kebahagiaan warga negara. Negara yang berhasil harus pula membuat warganya merasa bahagia. PBB sendiri yang mensponsori cara pengukuran baru kemajuan negara dalam World Happines Index.

Sepuluh rangking teratas dalam index itu semua adalah negara demokrasi dengan kebebasannya. Negara yang menggunakan agama sebagai politik utama terpuruk pada rangking menengah dan rendah.

Di tahun 2019, 10 negara yang tertinggi world happines indexnya adalah Finlandia, Denmark Norwegia, Iceland, Belanda, Switzerland, Swedia, New Zealand, Kanada, dan Austria.

Bagaimana dengan India yang kini didominasi politik Hindu? Ia ada di rangking 140. Bagaimana dengan Arab Saudi yang didominasi politik Islam Sunni? Ia berada di rangking 28. Bagaimana dengan Iran yang dikuasai oleh Islam Syiah? Ia berada di rangking 117.

Bahkan untuk kebebasan agama, negara demokrasi modern lebih menjamin itu. Negara yang didominasi oleh politik satu agama cenderung melakukan favoritism  pada penganut agama itu. Sementara demokrasi modern memberikan kebebasan dan kesetaraan atas apapun agama, interpretasi agama, dan keyakinan warga negara.

Seperti dalam demonstrasi di Indonesia tahun 2019. Ketika pemerintah ingin mengatur soal paham seksual warga, ingin mengkriminalkan hubungan seksual di luar perkawinan, muncul respon masyarakat yang menentang. Poster itu cukup mewakili sentimen kebebasan. Bunyinya: “Selangkangan Kami Bukan Milik Negara.”

Politisasi agama di ruang publik cenderung menyeragamkan. Sementara realitas modern tumbuh semakin beragam. (kal/tan)

Penulis adalah Denny JA pendiri LSI dan konsultan politik


Reaksi: 

Berita Terkait

pilihan 5517167195705211331

Terbaru






close





Populer

Comments




item