Sidang Gugatan P3HI Terus Berlanjut


SIDANG lanjutan gugatan para advokat di Kalimantan Selatan terhadap Perkumpulan Pengacara dan Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) yang mengatasnamakan Perwakilan dari Empat Organisasi Advokat yang terdiri dari Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan juga menamakan diri sebagai TIM PENYELAMAT PROFISI DAN ETIKA ADVOKAT dengan agenda pembacaan duplik jawaban oleh penggugat atas eksepsi tergugat berlangsung, Kamis (20/2/2020).

"Hari ini adalah pembacaan atas jawaban dari tergugat Ketua Umum P3HI. Dimana dalam eksepsi tergugat mengatakan Pengadilan Negeri ini tidak berwenang mengadali, yang berhak mengadli itu adalah Dewan Kehormatan P3HI sendiri," ucap Abdullah, SH saat diwawancarai oleh sejumlah wartawan seusai persidangan di gedung Pengadilan Negeri Banjarmasin, Jalan Mayjend Jl. D. I. Panjaitan No.27, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (20/2/2020).

Didampingi sejumlah advokat senior Kalsel lainnya Ketua Tim Penggugat perwakilan dari 4 Organisasi Advokat yang menamakan diri sebagai TIM PENYELAMAT PROFISI DAN ETIKA ADVOKAT mengatakan, dalam eksepsi tergugat katanya yang berhak mengadili advokat P3HI jika ada melakukan kesalahan itu yang berhak mengadili adalah Dewan Kehormatan P3HI sendiri, ujar Abdullah.

"Kalau P3HI punya Dewan Kehormatan sendiri, mana Dewan Kehormatannya, kita tantang itu? Nggak ada Dewan Kehormatannya sampai berita-berita menyebar nggak ada Dewan Kehormatannya. Mereka juga mengatakan Pengadilan Tinggi harus ikut di Gugat, kalau ingin menggugat Advokat P3HI. 'salah itu!!!'. Pengadilan Tinggi adalah atasan Pengadilan Negeri, tapi wajarlah mereka itu harus belajar hukum lagi," tutur Abdullah kepada sejumlah wartawan.

Abdullah menegaskan, dalam persidanganpun Kuasa Hukum DPN P3HI tidak berhak pengacara yang hasil Sumpah Advokat dari Organisasi Advokat P3HI.

Yang berhak menerima kuasa hukum untuk menghadiri persidangan mewakili DPN P3HI itu adalah pengacara dari luar, bukan dari P3HI sendiri. Mana Surat Kuasa Hukum nya ditandatangani Aspihani Ideris yang merupakan Ketua Umum P3HI dan Wijiono sebagai Sekretaris Jenderal P3HI, jelas-jelas kami tolak dan tidak kami terima, karena Surat Kuasa itu tidak sah, karena pengacaranya tidak sah," tukasnya dengan petenting nada yang tinggi mejelaskan kepada sejumlah wartawan. (asp/hil)
Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 1035452091285426205

Terbaru






close





Populer

Comments




item