Aturan Pilkades Masih Diatas Kertas?


DALAM kurun waktu 5 tahun DPRD Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta sudah melakukan amandemen atau perubahan dua kali terhadap Peraturan Daerah atau Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberentian Kepala Desa. Pertama, Perda tersebut diamendemen pada tahun 2017. Sedangkan kedua, Perda itu di amandemen lagi pada tahun 2019 dan sudah ditetapkan menjadi Perda Nomor 18 tahun 2019.

Baca Juga: Ketua DPRD Sleman Minta Baliho Bakal Calon Kades Ditertibkan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa alias PMD Kabupaten Sleman diberikan kewenagan penuh untuk menyelenggarakan jalannya pemilihan Kepala desa (Pilakdes) secara serentak pada 29 Maret mendatang.

Dinas PMD pun sudah mengatur tahapan Pilkades agar berjalan aman dan lancar. Dalam tahapan Pilkades, Dinas PMD Sleman sudah menetapkan tahapan kampanye baru akan dimulai tanggal 23 hingga 25 Maret. Namun, sejumlah calon Kades di Kabupaten Sleman saat ini sudah mulai "mencuri start" dengan cara memasaang alat peraga kampanye (APK) seperti baliho maupun spanduk untuk menarik perhatian masyarakat.

Seperti di Kecamatan Seyegan misalnya. Di Kecamatan ini ada dua desa yang menggelar Pilkades, yakni desa Margoagung dan Margoluwih. Di desa Margoagung saat ini sudah ditemukan baliho atau spanduk yang dipasang oleh calon kandidat yang akan bertarung saat Pilkades nanti.

Baca Juga: Ini Kata Pemda Sleman Soal Maraknya Baliho Calon Kades yang Sudah Bertebaran

Ketua panitia Pilkades desa Margoagung Priyo Juwono mengaku jika pihaknya sudah menemukan adanya calon Kepala desa yang sudah memasang gambar.

"Itu (merupakan) wujud demokrasi dan sifatnya hanya untuk pengenalan dari masing-masing calon," ujar Priyo saat dihubungi PenaOne.com Kamis 5 Maret 2020.

Priyo mengatakan, terkait himbauan Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta yang meminta agar baliho calon Ķades ditertibkan lantaran belum memasuki masa kampanye dirinya tidak bisa berbuat banyak.

Baca Juga: Anggaran Pilkades Harus Transparan

"Panitia Pilkades hanya bersifat memantau dan mengawasi saja. Tetapi seandainya dari calon memasang gambar denga tulisan yang menyinggung atau menjelek-jelekan calon lain kami jelas melarangnya," ujar Priyo sembari menyebut di desa Margoagung ada 4 calon Kades yang akan bertarung yakni Suprihono, Djarwo Suharto, Sudarman dan Raden Edi Yulianto.

Salah satu spanduk calon Kepada desa Margoagung, Kecamatan Seyegan yang terpasang dipinggir jalan. 
Sedangkan, Ketua panitia Pilkades desa Margoluwih Kardiyono menegaskan akan mentaati jadwal  tahapan pemilihan Kepala desa sesuai dengan Perda.

"Untuk (wilayah) Margoluwih belum calon Kades yang pasang baliho. Karena kami panitia selalu menghimbau agar para calon Kades mentaati jadwal  dan tahapan Pilakdes sesuai dengan Perda," tambah Kardiyono.

Baca Juga: Sektor Pertanian jadi Prioritas di Caturharjo

Di Kecamatan Tempel, panitia Pilkades di empat desa kompak mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Mereka terus gencar melakukan sosialisasi kepada calon Kades untuk mematuhi aturan tentang tahapan kampanye yang telah dibuat.

Keempatnya adalah panita Pilkades desa Mororejo Aman, desa Pondokrejo Parwoto, desa Sumberrejo Suliyanta dan desa Tambakrejo Agus. Sedangkan panitia Pilkades desa Merdikorejo Muryono hingga berita ini dibuat masih enggan menjawab.

Panitia Pilkades Desa Mororejo Aman misalnya. Dia mengaku jika sampai saat ini diwilayahnya belum ditemukan adanya calon Kades yang memasang baliho.

Baca Juga: ASN Punya Hak Pilih Saat Pikades di Sleman

"Alhamdulillah di desa Mororejo tidak ada baliho atau APK calon Kades," ujarnya.

Dirinya juga mengaku sepakat dengan Ketua DPRD Sleman jika baliho maupun spanduk calon Kades harus ditertibkan saat ini karena belum masuk tahapan kampanye.

"Saya sepakat dengan Ketua DPRD Sleman. Kalau ada (baliho) harus ditertibkan sesuai jadwal kampanye," kata dia.

Baca Juga: DPRD Sleman Minta Calon Kepala Desa Tak Manfaatkan Bantuan Pemerintah untuk Pilkades

Panitia Pilkades desa Sumberrejo, Suliyanta mengatakan, terkait penertiban baliho calon Kades bukan hanya menjadi tangung jawab panitia semata.

"Soal penertiban baliho panitia itu sudah bekerja juga berdasarkan Perda yang ada. Disatu sisi penegak Perda adalah Pemda dalam hal ini Satpol PP (Trantib). Maka tanggung jawab terhadap aturan jangan hanya dibebankan kepada panitia Pilkades," pungkas Suliyanta.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta mendesak panitia Pilakdes menertibkan alat peraga kampenye  atau APK bakal calon Kades yang saat ini mulai dipasang di jalan-jalan.

Baca Juga: Kapolres Pastikan Anggotanya Netral Saat Pilkades

Ditegaskan Haris, dalam pasal 31 Perda 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberentian Kepala Desa sudah jelas diatur tatacara kampanye dalam Pilkades.

"Saya mendesak kepada panitia tingkat desa untuk menjalankan regulasi yang ada. Tertibkan APK bakal calon Kades karena saat ini belum memasuki tahapan kampanye," kata Haris saat dihubungi Selasa 3 Maret 2020. (tan/fika)
Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 5026385364553800275

Terbaru






close





Populer

Comments

item