Jangan Buru-buru Lockdown



LOCKDOWN, atau dalam bahasa Indonesia disebut karantina, itu ada aturanya. Ada syarat pemberlakuan, tingkatan, dan juga konsekuensi jika diterapkan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2018, syarat utama adalah penentuan status darurat kesehatan nasional oleh Pemerintah Pusat, yakni Presiden.

Jadi keputusan dikarantina atau tidak itu ada ditangan Presiden bukan institusi atau pejabat lain.

Tingkatan pun berbeda. Ada karantina rumah, rumah sakit, sampai wilayah tertentu. Ada juga yang disebut pembatasan sosial.

Dalam Pasal 53-55 dijelaskan tentang karantina wilayah. Ini yang disebut lockdown seperti yang diterapkan di Itali dan China.

Wilayah tersebut dikunci. Dijaga oleh aparat. Warga tidak boleh keluar masuk wilayah yang dibatasi. Konsekuensinya, KEBUTUHAN DASAR WARGA WAJIB DIPENUHI OLEH PEMERINTAH PUSAT.

***

Apa yang dilakukan Pemerintah Pusat saat ini, dan sebelumnya Pemerintah Kota Solo dan DKI Jakarta adalah PEMBATASAN SOSIAL atau SOCIAL DISTANCING.

Pembatasan ruang aktivitas sosial warga untuk mencegah wabah meluas, seperti diliburkannya sekolah, perkantoran, dan pembatasan-pembatasan lainnya.

Namun, warga masih bebas melakukan aktivitas sesuai kebutuhannya. Warga masih bisa berkerja, lari pagi di jalan, dan beraktivitas biasa lainnya.

Sekarang, apakah Indonesia perlu menerapkan lockdown untuk mecegah penyebaran Corona bagi wilayah tertentu, semisal Jakarta? Ada beberapa pertanyaan yang harus jadi pertimbangan.

Pertama, seberapa besar tingkat penyebaran virus Corona di wilayah tersebut?

Kita tidak tahu jawabannya. Karena sampai saat ini belum ada informasi yang benar-benar terbuka terkait ini.

Kedua, bagaimana kesiapan pemerintah untuk memberlakukan lockdown? Dua hal saja, kemampuan menyediakan makanan serta air bersih bagi warga dan cara mendistribusikannya.

Ini tentu terkait anggaran. Kabarnya, China mengeluarkan 2.000 T saat mengkarantina Wuhan. Jumlah yang tidak sedikit.

Menerapkan lockdown, semisal untuk Jakarta, sangatlah tidak rasional bila membaca berita tentang APBN dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ketiga, apakah warga juga siap jika diberlakukan lockdown? Ini terkait dengan pola pemukiman warga dan kondisi ekonomi sosial sehari-hari.

Kita tahu bagaiman pola hunian warga perkotaan menengah ke bawah dan interaksi mereka.

Pemberlakuan lockdown mungkin hanya efektif untuk kelas menengah ke atas. Orang-orang yang punya tabungan, bukan mereka yang pendapatannya day to day.

Ketiga hal itu harus menjadi pertimbangan. Kita memang sedang menghadapi situasi sulit, tapi rasionalitas harus tetap menjadi panduan agar mampu melewati kesulitan itu.

***

Daripada ribut tentang lockdown, mari kita OPTIMALKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL terlebih dulu.

Kita butuh bertindak cepat dan kreatif. Ada beberapa saran untuk pemerintah.

Satu, segera buat aplikasi tracking untuk mempermudah pengawasan penyebaran Corona. Sekaligus yang berfungsi untuk memandu warga melakukan antisipasi. Semua orang pegang HP, itulah modal kita.

Dua, bangun kepercayaan warga ke pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tunjukan keterpaduan antar lembaga, antar pusat-daerah, dan buka informasi seluas-luasnya ke warga.

Tiga, segera bangun lab-lab sementara bagi warga untuk pengecekan secara gratis. Tiru Korea. Bangun pusat-pusat karantina, manfaatkan fasilitas seperti mess maupun wisma milik pemerintah. Perintah dan biayai pabrik-pabrik memproduksi masker dan sabun cuci tangan untuk dibagikan gratis.

Empat, segera buat protokol ekonomi. Semua pasti akan memahami bila capaian program ekonomi tidak terwujud. Namun kita butuh strategi dan program kongkrit, bagaimana aktivitas ekonomi warga bisa berjalan dan ekonomi tetap stabil. Dalam tulisan lain, ini akan saya bahas.

Lima, satu komando satu tujuan. Presiden Joko Widodo lah yang memimpin. Rangkul semua pihak, dengarkan pendapat dan kritik warga.

Ini adalah momentum kita bersatu. Seperti kata Che, bendera tertinggi adalah kemanusiaan. Tidak ada gunanya bendera partai, ormas, apalagi tim sukses politik di saat seperti ini.

Ingat, dibalik kesulitan selalu ada kemudahan.

Oleh: Eko Prastowo aktivis pergerakan Yogyakarta

(tia/kal)
Reaksi: 

Berita Terkait

pilihan 8104771868425375992

Terbaru






close





Populer

Comments

item