KPK Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19


KOMISI Pemberantasan Korupsi memonitor serta mengawasi langsung penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19. KPK membentuk Satuan Tugas khusus dari Deputi Penindakan dan Deputi Pencegahan.

Besaran anggaran yang dipantau yaitu RP405,1 triliun yang diatur dalam Perppu No 1 Tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan KPK fokus pada program, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

“Yang sudah dilakukan KPK antara lain kami fokus pada program kesehatan dan social safety. Mungkin ini yang menjadi perhatian kita bersama, karena dua itu yang memang menjadi perhatian kami karena ini menyangkut dengan hak orang banyak,” ungkap Firli, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/04/2020.

Lembaga Antirasuah ini juga memantau anggaran yang sudah direalokasi oleh pemerintah daerah. Total APBD yang direalokasi untuk penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia senilai Rp56,57 triliun.

Firli kembali menjelaskan, bahwa pihaknya bekerjasama dengan Pemda agar anggaran tersebut tidak dikorupsi. Firli mengingatkan, hukuman bagi korupsi anggaran kebencanaan yaitu hukuman mati.

“Kita tahu persis bahwa korupsi yang dilakukan dalam bencana tidak lepas ancaman hukum pidananya adalah pidana mati,” katanya menegaskan.

KPK juga memetakan bagian mana saja yang rawan korupsi. Wilayah tersebut yakni, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, realokasi anggaran APBN dan APBD, dan distribusi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial.

Menurut Firli, KPK sudah melakukan pencegahan dengan cara mengawasi bantuan sosial, penganggaran, sampai mengeluarkan surat edaran berkenaan gratifikasi. Lanjut Firli, KPK bekerja sama lembaga seperti LKPP dan BPKP, serta kepolisian dan kejaksaan untuk memantau penanganan Covid-19. (pmj/fer)
Reaksi: 

Terbaru






close





Populer

Comments

item