Belanja Item Bazar Murah Pemko Tanjungpinang Harus Diusut


DEPUTI Perkumpulan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi) Kepri Aulia mengatakan, pihaknya menyesalkan atas kegaduhan publik akibat kerumunan banyak orang yang justru berada di beberapa kantor lurah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) disebabkan undangan Pemko untuk membeli yang katanya "sembako murah".

"Soal kehebohan tentang adanya selisih harga item yang dijadikan paket dalam bazar murah Pemko Tanjungpinang dengan harga yang di komper masyarakat secara mandiri di beberapa distributor atau swalayan. Patut diduga kuat sudah terjadi markup yang berujung bisa saja berujung pada korupsi," kata Aulia dalam siaran pers Selasa 5 Mei 2020.

Menurutnya, ini momentum kita mengapresiasi langkah langkah publik dalam mengawal pembangunan, keterbukaan informasi publik dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Apalagi disaat pandemi seperti ini. Integritas pemerintah untuk bebas KNN itu kan harus benar benar tampak.

"Sebanyak 12.696 paket yang diumumkan pemerintah ini dengan angka belanja 123.000 itu angka yang besar. Disubsidi pun masih besar apa lagi untuk rakyat yang membutuhkan.

Ini dipastikan melalui proses tender karena diatas Rp 200.000.000,- karena dari hasil penelusuran kita  memang ada proses tender yang sudah di jalankan dan menghasilkan pemenang di tender Pemko Tanjungpinang dengan item yang sama di dinas yang sama," jelasnya.

Dikatakan dia, dengan perbandingan yang ditemukan masyarakat kita wajar sekali untuk menduga telah terjadi tindakan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan negara.

"Paket ini dijual oleh Pemko. Kalkulasi nilai Rp 60.000 yang dibayarkan masyarakat untuk dapat paketnya sudah Rp 700.000.000+ mirip sekali dengan lelang yang ada. Kita harus tau uang yang dibelanjakan masyarakat ke lari mana? apa jadi PAD?  Apalagi kalau pemko sudah menganggarkan dilelang pula. Ini kacau kalau ada permaian.

Jangan sampai Kita menduga kuat ini sistematis terstruktur dan massiv diatur markup," ungkap dia.

Masih menurutnya, persoalan semacam ini sangat wajar dan harus dibuka ke publik.

"Kita berharap program tersebut tidak berhubungan dengan JPS yang di sahkan pemerintah bersama DPRD Kota Tanjungpinang. Karena kalau itu bagian dari JPS dan terjadi korupsi didalamnya.

Ya kita perlu ingat ada ancaman hukuman mati karena korupsi bantuan sosial dalam masa pandemi seperti ini," tutur dia.

"Ketua KPK pak Firli belum lama ini kan sudah mengingatkan jangan sampai ada korupsi apalagi soal bantuan pada masa Covid-19".

Jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tepatnya pada Pasal 2 ayat 2.

Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

"Kita minta betul ini agar pihak terkaitlah proaktif melakukan pemeriksaan dan mengambil langkah hukum lebih lanjut supaya masyarakat dapat kebenaran. Jangan biarkan ini jadi perdebatan masyarakat saja," pungkasnya. (zal/dias)

Reaksi: 

Berita Terkait

daerah 3469409641267782751

Terbaru






close





Populer

Comments

item